Targetkan 11.600 Hektare PSR Tahun 2026, Pemprov Riau Siapkan Bantuan Rp60 Juta per Hektare Bagi Petani
Pekanbaru, Terbilang.id - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sektor perkebunan dengan menargetkan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 11.600 hektare sepanjang tahun 2026 melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Program strategis ini mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani sawit di Bumi Lancang Kuning.
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menjelaskan bahwa pelaksanaan PSR tahun 2026 akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, peremajaan difokuskan seluas 5.000 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Menurutnya, program ini menjadi momentum penting bagi petani untuk mengganti tanaman sawit yang sudah tua, tidak produktif, atau memiliki produktivitas rendah dengan bibit unggul yang lebih berdaya hasil tinggi.
“Ini peluang besar bagi petani. Kebun yang sudah tidak produktif bisa diremajakan dengan dukungan pendanaan pemerintah,” ujarnya.
Dalam skema PSR tersebut, setiap hektare lahan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp60 juta. Satu orang petani dapat mengajukan bantuan maksimal untuk empat hektare lahan, sehingga total bantuan yang bisa diterima mencapai Rp240 juta.
Namun demikian, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, lahan tidak berada dalam kawasan hutan, petani tergabung dalam kelembagaan atau kelompok tani, serta memiliki alas hak yang sah seperti SKT atau SKGR. Selain itu, penerima wajib memiliki rekening pribadi karena dana bantuan akan langsung ditransfer ke masing-masing petani.
Supriadi menegaskan, pemerintah daerah mendorong para petani segera melengkapi dokumen administrasi agar dapat memanfaatkan program tersebut sejak tahap awal pelaksanaan.
Dengan target 11.600 hektare pada 2026, Pemprov Riau berharap produktivitas sawit rakyat meningkat signifikan, daya saing sektor perkebunan semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat perkebunan terus membaik secara berkelanjutan. (*)
