Gelar Sidang Paripurna DPRD Kuansing, Fraksi Gerindra Soroti Tunda Bayar Gaji Guru Dan Perangkat Desa
Kuantan Singingi, Terbilang.id - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyuarakan kritik keras terhadap pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Senin (4/8/2025)
Dipimpin Ketua DPC Gerindra Kuansing Reky Fitro, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Solehudin, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai menghambat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah persoalan tunda bayar gaji dan insentif tenaga pendidik serta perangkat desa yang belum diselesaikan selama berbulan-bulan.
"Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelesaikan semua permasalahan tunda bayar secara profesional, tanpa pilih kasih," tegas Solehudin dalam forum paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, sekitar pukul 11.00 WIB.
Dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda Perubahan APBD-P 2025 itu, Gerindra menekankan bahwa penataan anggaran harus dilakukan dengan prinsip prioritas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hal ini dinilai penting agar APBD benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Kuansing.
Adapun persoalan yang disorot secara khusus oleh Fraksi Gerindra antara lain:
-
Gaji dan insentif guru, termasuk guru MDA, TK, PAUD serta garim masjid yang sudah sembilan bulan belum dibayar.
-
Tunda bayar gaji perangkat desa.
-
Belum jelasnya hak-hak pegawai tahun lalu.
-
Kebutuhan mendesak untuk menganggarkan gaji ASN baru.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan fisik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak, pembangunan jembatan, penanganan tebing longsor, dan perbaikan sekolah yang rusak parah.
Menurut Solehudin, langkah-langkah yang diambil dalam perubahan anggaran ini harus mampu menjadi stimulus nyata bagi pemulihan ekonomi daerah serta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami berharap perubahan ini menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar formalitas anggaran,” tutupnya.
Fraksi Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal anggaran daerah agar dikelola secara transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat Kuansing. (*)
