PHPU Ditolak MK, KPU Riau Tegaskan Pilkada Dumai Sah

Dumai, Terbilang.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang diajukan pasangan calon Ferdiansyah-Soeparto.
Dalam sidang yang digelar Selasa (4/2/2025) di Gedung MK, perkara dengan nomor 89/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
Sidang dipimpin oleh Hakim Suhartoyo, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa MK mengabulkan eksepsi termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, serta eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. Sementara itu, eksepsi lainnya dari termohon dan pihak terkait tidak dikabulkan.
"Permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Suhartoyo dalam persidangan.
Dalam perkara ini, pemohon Ferdiansyah-Soeparto diwakili oleh kuasa hukum dari Eko Saputra dan Associates Law Office. sedangkan KPU Kota Dumai sebagai termohon didampingi oleh kuasa hukum Zulchairi Pahlawan dan timnya. Dengan putusan ini, hasil Pilkada Kota Dumai yang telah ditetapkan KPU tetap berlaku.
Menanggapi keputusan MK, Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, menegaskan bahwa perkara sengketa Pilkada Kota Dumai telah selesai.
"Perkara 89/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai oleh Hakim MK dinyatakan tidak diterima," kata Nugroho.
Sementara itu, KPU Riau bersama tujuh kabupaten/kota lainnya yang mengalami sengketa Pilkada menyatakan siap menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi pada 4-5 Februari 2025. Daerah yang bersengketa selain Dumai adalah Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kuansing, dan Pekanbaru.