Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan, Pemprov Bersama DPRD Riau Tandatangani Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
Pekanbaru, Terbilang.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau resmi menandatangani rancangan awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dan mewakili Gubernur Riau, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Elly Wardhani. Rabu (30/4/2025)
Dalam dokumen strategis ini, sektor pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai prioritas utama pembangunan Provinsi Riau untuk lima tahun ke depan.
Parisman Ihwan menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD ini merupakan bagian dari tahapan-tahapan awal yang akan menjadi pedoman bagi Gubernur Riau terpilih dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.
“Rancangan awal RPJMD ini adalah langkah awal yang disusun sebagai pedoman bagi Gubernur Riau yang terpilih nanti. Ini penting agar pembangunan berjalan sesuai arah yang telah dirancang bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan RPJMD Provinsi Riau telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Jadi setelah ini, Gubernur Riau akan memprogramkan apa yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut,” katanya.
Parisman menambahkan, setelah program-program ditetapkan berdasarkan RPJMD, tahapan selanjutnya adalah proses penganggaran agar bisa diimplementasikan dalam kegiatan konkret di lapangan.
“Jadi setelah ini baru masuk penganggaran untuk program dia,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dari dokumen RPJMD 2025–2029 yang telah disampaikan kepada DPRD Riau, terdapat sejumlah poin prioritas pembangunan.
“Di antaranya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan banyak poin lainnya. Karena kami baru diserahkan buku RPJMD tersebut,” jelasnya.
Setelah tahap penandatanganan ini, rancangan awal RPJMD akan dibahas lebih lanjut melalui konsultasi publik dan evaluasi dari berbagai pemangku kepentingan sebelum ditetapkan menjadi dokumen perencanaan resmi. (*)
