Gelar Pleno Penetapan 6 Pasangan Pilkada 2024 Terpilih, KPU Riau Berharap Yang Kalah Juga Hadir
Pekanbaru, Terbilang.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau merencanakan bakal menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil pilkada 2024 di Hotel Grand Zuri Kota Pekanbaru pada 9 Januari 2024 mendatang.
Rapat Pleno terbuka ini diumumkan oleh Komisioner Divisi Teknis KPU Riau, Nahrawi, menyebutkan, Rapat pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur bakal digelar serentak dengan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di 5 daerah Provinsi Riau
"Penetapan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditetapkan di hotel Grand Zuri Pukul 09.00, sedangkan penetapan pasangan bupati terpilih akan digelar didaerah masing-masing", Ujar Nahrawi
Selain mengundang pasangan terpilih, Nahrowi, juga menyebutkan bakal mengundang pasangan yang kalah untuk menghadiri acara penetapan tersebut, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 yang mengatur bahwa pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, Bawaslu, media, dan Forkopimda turut diundang hadir dalam proses ini.
"Kami berharap, untuk semua pihak yang bakal diundang rapat penetapan pasangan calon terpilih untuk dapat menghadiri acara ini, menghormati proses demokrasi yang telah berjalan", harapnya
Diketahui, pasangan calon terpilih yang unggul dari hasil Pilkada 2024 untuk Provinsi Riau, yaitu pasangan Abdul Wahid dan SF Hariyanto
Sementara itu, di Kabupaten Pelalawan, pasangan Zukri dan Tamrin berhasil memenangkan kontestasi.
Untuk kabupaten Indragiri hulu, Pasangan Ade Agus dan Hendrizal keluar menjadi pemenang, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan pasangan Herman dan Yuliantini sebagai pemimpin terpilih.
Di Kabupaten Bengkalis, pasangan Kasmarni dan Bagus keluar sebagai pemenang, dan di Kabupaten Kepulauan Meranti, pasangan Asmar dan Muzamil terpilih sebagai kepala daerah.
Sementara untuk 7 daerah lainnya masih belum dapat dilaksanakan pleno penetapan dikarenakan masih terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi
