Banyak Kepala OPD Tak Hadiri Paripurna DPRD Riau, SF Hariyanto Ancam Layangkan Surat Teguran
Pekanbaru, Terbilang.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, melontarkan teguran keras kepada sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (2/7/2026).
Kekecewaan itu disampaikan SF Hariyanto karena rapat paripurna tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran oleh masing-masing OPD.
Menurutnya, kehadiran kepala OPD dalam agenda tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Ini Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang menggunakan anggaran OPD. Sementara mereka tidak hadir, kita akan buat surat teguran," tegas SF Hariyanto di hadapan peserta rapat paripurna.
Ia menilai tidak hadirnya sejumlah kepala OPD dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan sikap yang tidak sejalan dengan semangat membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
SF memastikan Pemerintah Provinsi Riau akan menindaklanjuti ketidakhadiran tersebut dengan melayangkan surat teguran kepada OPD yang tidak memenuhi kewajiban menghadiri rapat paripurna tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat paripurna DPRD Riau tersebut dipimpin Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, dengan agenda penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda itu juga dihadiri anggota DPRD Riau serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp8,30 triliun, belanja daerah Rp8,03 triliun, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp249,21 miliar.
Namun, di tengah penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut, ketidakhadiran sejumlah kepala OPD justru menjadi sorotan dan mendapat perhatian langsung dari Plt Gubernur Riau.
SF Hariyanto berharap seluruh perangkat daerah meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam mengikuti agenda pemerintahan, terutama rapat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (*)
