Ultimatum DPC Pelalawan, DPW PPP Riau Desak Kepengurusan Baru Harus Tuntas Di November
Pekanbaru, Terbilang.id - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau memberikan tenggat waktu hingga November 2026 kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Pelalawan untuk menuntaskan pembentukan kepengurusan baru.
Pasalnya, hingga saat ini Pelalawan menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Riau yang belum menyelesaikan pembentukan kepengurusan DPC PPP yang baru.
Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti, mengatakan pihaknya telah memberikan batas waktu kepada caretaker atau pengurus sementara untuk mencari sosok yang tepat memimpin PPP di Kabupaten Pelalawan.
Menurutnya, sejumlah pihak telah menunjukkan minat untuk menjadi Ketua DPC PPP Pelalawan. Namun, ia menegaskan proses penentuan ketua tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Ikbal ingin memastikan figur yang dipilih memiliki kapasitas, komitmen, dan kemampuan untuk membesarkan partai serta mengembalikan kejayaan PPP di Kabupaten Pelalawan.
"Orang yang mau kita ambil ini apa, tentunya yang bagus ya. Kita ingin orang mau dan yang bisa mengangkat Pelalawan seperti dulu lagi," ujar Ikbal, Senin (26/10/2026).
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada sosok yang dinilai memenuhi kriteria untuk memimpin PPP Pelalawan. Namun, proses penentuan tersebut masih mempertimbangkan sejumlah hal karena yang bersangkutan juga berpeluang menduduki jabatan di salah satu badan usaha milik daerah (BUMD).
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan figur yang akan dipercaya memimpin partai berlambang Ka'bah itu di Kabupaten Pelalawan.
Ikbal menegaskan, dirinya tidak ingin PPP kembali mengulangi kesalahan dalam menentukan kepengurusan seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Karena itu, penjaringan calon ketua dilakukan secara selektif agar sosok yang terpilih benar-benar mampu membawa perubahan bagi partai.
"Nah, jadi inilah tarik-menarik dan kita juga sebenarnya kalau yang mau sih banyak, tapi kan saya sudah komitmen dari diri saya sendiri supaya PPP tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan Pemilu sebelumnya, kita mengambil asal comot saja. Nah, inilah yang kita tidak mau," ungkapnya.
Meski proses pembentukan kepengurusan masih berlangsung, Ikbal menegaskan bahwa DPW PPP Riau tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut.
Ia menyatakan, apabila hingga November mendatang kepengurusan DPC PPP Pelalawan belum juga terbentuk, DPW PPP Riau akan mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).
Langkah tersebut diambil untuk memastikan proses konsolidasi organisasi di Kabupaten Pelalawan segera diselesaikan sehingga roda organisasi partai dapat berjalan kembali secara optimal.
Di sisi lain, Ikbal menyampaikan bahwa DPW PPP Riau telah membentuk kepengurusan di 11 DPC kabupaten/kota se-Riau.
Ia optimistis kepengurusan yang telah dibentuk tersebut dapat diisi oleh figur-figur yang memiliki komitmen untuk membesarkan PPP di daerah masing-masing.
Sebelas pengurus DPC tersebut juga telah menerima surat keputusan (SK) dan saat ini mulai melaksanakan tahapan konsolidasi organisasi hingga tingkat anak cabang.
Dengan demikian, Pelalawan menjadi satu-satunya daerah yang masih perlu menuntaskan pembentukan kepengurusan DPC baru.
Ikbal berharap proses penjaringan dan penetapan pengurus DPC PPP Pelalawan dapat segera rampung sesuai tenggat waktu yang telah diberikan, sehingga konsolidasi partai di seluruh wilayah Riau dapat berjalan secara menyeluruh. (*)
