Pastikan Penerimaan Murid Baru Transparan Dan Berintegritas, Pemprov Riau Resmi Tutup SPMB Tahun 2025

Pekanbaru, Terbilang.id - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025 di Provinsi Riau resmi ditutup. Penutupan ini ditandai dengan diumumkannya hasil seleksi secara digital oleh seluruh satuan pendidikan tingkat SMA/SMK negeri. pada Rabu (2/7/2025).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses seleksi. Ia menegaskan bahwa SPMB tahun ini dijalankan secara digital, transparan, dan berbasis integritas, tanpa kompromi terhadap praktik-praktik lama seperti jual beli kursi.

“SPMB 2025 adalah wujud komitmen kita untuk menjaga keadilan dalam pendidikan. Tidak ada ruang untuk intervensi. Semua pihak bekerja menjaga integritas sistem,” tegas Erisman.

Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Pakta Integritas telah ditandatangani oleh kepala sekolah, aparat hukum, LSM, tokoh pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya sejak awal tahapan seleksi.

Bagi siswa yang belum diterima di sekolah negeri, Pemprov Riau memastikan akses pendidikan tetap terbuka. Sebanyak 3.000 kuota jalur afirmasi telah disiapkan untuk masuk ke sekolah swasta secara gratis, dibiayai melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Dukungan terhadap pelaksanaan SPMB juga datang dari organisasi profesi dan lembaga pengawas:

• Ketua PGRI Riau, Prof. Adolf Bastian, menekankan pentingnya menolak cara-cara lama yang memberi celah manipulasi.

• Kepala BPMP Riau, Nilam Suri, menyatakan sistem pendataan (Dapodik) telah dikunci sebulan sebelum pengumuman untuk mencegah manipulasi.

• Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, mengapresiasi tingkat kepatuhan SPMB terhadap regulasi nasional, namun tetap membuka kanal pengaduan publik bila ditemukan pelanggaran.

“SPMB tahun ini adalah awal dari sistem pendidikan yang bersih dan inklusif. Kami tidak ingin lagi mendengar istilah ‘SPMB gelombang tambahan’ di kemudian hari,” tegas Nilam.

Penutupan SPMB 2025 ini selaras dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta semua lini pemerintahan mensterilkan sistem pendidikan dari intervensi dan memperkuat pelayanan publik berbasis meritokrasi.

Dengan tahapan seleksi yang kini rampung, Pemprov Riau menegaskan bahwa seluruh proses seleksi ke depan harus semakin baik. Pendidikan harus menjadi hak semua anak, bukan hak istimewa mereka yang punya akses khusus.

“Ini bukan hanya soal masuk sekolah. Ini soal masa depan Riau,” tutup Erisman Yahya. (*)