Banggar DPRD Riau Panggil Sejumlah OPD Terkait Isu Defisit Anggaran Mencapai Rp 2,213 T
Pekanbaru, Terbilang.id - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengklarifikasi isu terkait defisit anggaran yang tidak diketahui oleh DPRD Provinsi Riau, Jumat (14/2/2025).
Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan menegaskan, bahwa pihaknya perlu mendapatkan kejelasan terkait angka defisit anggaran yang beredar.
"Kami sengaja memanggil sejumlah OPD untuk menanyakan isu defisit anggaran sebesar Rp 2,213 triliun. Dari mana angka ini berasal? Sebab, dalam kesepakatan pembahasan dan ketok palu APBD 2025, defisit hanya tercatat Rp570 miliar. Namun, tiba-tiba muncul angka Rp2,213 triliun," ujar Parisman.
Parisman menyebutkan, dalam pertemuan kali ini, Banggar DPRD Riau telah memanggil sejumlah OPD seperti, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Parisman Ihwan juga mengkhawatirkan bisa saja angka defisit ini menjadi terus bertambah.
"Kami minta data pasti. Jangan sampai angkanya berbeda dengan hasil ketok palu APBD 2025. Lebih parah lagi, informasi ini justru kami dapatkan dari pihak luar, bukan melalui laporan resmi atau konsultasi dari eksekutif ke legislatif," Imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menegaskan, bahwa dalam proses pembahasan APBD Tahun 2025, dinamika pengurangan dan penambahan anggaran memang bisa terjadi. Namun, pendapatan daerah harus dihitung dengan asumsi yang realistis.
"Pendapatan 2025 diasumsikan berdasarkan kondisi 2024 karena APBD disahkan pada November 2024. Asumsi ini harus mendekati target, tidak boleh terlalu jauh. Namun, setelah APBD disahkan, tiba-tiba muncul kabar adanya tambahan tunda bayar yang berimbas pada defisit," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa angka defisit yang sebesar Rp 2,213 triliun setelah ditelusuri lebih dalam, kemungkinan bisa mencapai Rp 3 triliun. Oleh karena itu, Banggar DPRD Riau akan kembali memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin mendatang untuk melakukan cross-check terkait tunda bayar.
"Kita ingin tahu secara pasti berapa angka sebenarnya. Apakah APBD kita hanya cukup untuk gaji dan tunjangan pegawai, atau masih ada anggaran untuk rakyat?" katanya.
Kaderismanto juga mengingatkan, tingginya angka tunda bayar pada 2024 akan berdampak pada pelaksanaan program di 2025. Apalagi, pada 20 Februari mendatang, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru akan dilantik. Selain itu, ada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penyesuaian anggaran yang harus disesuaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Visi dan misi gubernur baru akan dituangkan dalam RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, jika kondisi keuangan seperti ini, bagaimana program dan janji kampanye bisa direalisasikan? APBD 2025 sebesar Rp9 triliun, tetapi jika defisit mencapai Rp 3 triliun, sisa hanya Rp6 triliun. Apa lagi yang bisa kita bangun?" pungkasnya.
