Hindari Konflik Antara Masyarakat Dan Perusahaan, Bupati Inhu Ikuti Rakor Bersama Menteri ATR/BPN RI
Pekanbaru, Terbilang.id - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Pada Jumat (25/4/2025)
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN tersebut secara khusus membahas kejelasan status tanah yang berasal dari tanah ulayat dan tanah adat. Selain itu, turut dibahas pula legalitas perusahaan dalam hal kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), yang kerap menjadi sumber konflik di berbagai wilayah.
Dalam arahannya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan pentingnya legalisasi tanah adat sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat.
“Perlu kami sampaikan adalah, terutama yang ada di sini masih berkaitan dengan tanah adat. Kalau memang itu tanah adat, silakan daftarkan, tolong tetapkan kelembagaan adatnya, kita urus gratis,” ujarnya di hadapan para kepala daerah yang hadir.
Ia juga menyoroti masih minimnya tanah adat yang didaftarkan secara resmi, yang kerap menjadi pemicu konflik saat investasi sudah berjalan di atas lahan tersebut.
“Jadi masih minimnya tanah adat yang didaftarkan, sehingga kadang-kadang investasi udah masuk, udah terbit HGU, HGB, dan SHM, tiba-tiba kemudian ada muncul ini adalah tanah adat. Makanya lakukan segera pendataan,” jelasnya.
Selain itu, Menteri ATR/BPN juga menegaskan pentingnya menjaga fungsi tanah sesuai dengan peruntukannya, seperti untuk lahan pertanian, perkebunan, dan hutan industri, agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Rakor diakhiri dengan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, serta beberapa pemerintah kabupaten/kota lainnya di Riau. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara Menteri ATR/BPN dengan para kepala daerah yang hadir. (*)
