Sampaikan Alokasi APBN 2025 Sebesar 32,79 Triliun, PJ Gubernur Riau Berharap Pemerintah Bisa Bersih Dan Transparan
Pekanbaru, Terbilang.id - Penjabat (Pj) Gubernur Riau Dr Rahman Hadi, M.Si, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada Lembaga/Kementrian untuk Kabupaten/Kota se-Riau, di Gedung Daerah Pauh Janggi, Kota Pekanbaru Senin (16/12/2024).
Dalam kegiatan tersebut diketahui, APBN 2025 untuk Provinsi Riau sebesar Rp 32,79 triliun, yang terdiri dari Rp 7,67 triliun untuk belanja pemerintah pusat sedangkan Rp 25,12 triliun untuk transfer ke daerah.
Fokus belanja APBN tahun 2025 Provinsi Riau meliputi : penguatan sektor prioritas seperti (pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan), belanja modal produktif, subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Pada kesempatan ini, Rahman Hadi turut menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo mengharapkan untuk penggunaan APBN/APBD yang efisien dan transparan, mencakup antisipasi ketidakpastian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi belanja, optimalisasi produk dalam negeri, percepatan pelaksanaan anggaran, dan penguatan sinergi antar lembaga.
"Belanja modal yang produktif dengan memprioritaskan anggaran belanja modal untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan dunia usaha. Agar akhirnya akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Rahman.
Selain itu, Rahman Hadi, juga mengatakan di tahun 2025 kebijakan transfer ke daerah akan difokuskan pada peningkatan sinergi fiskal pusat -daerah, pengembangan untuk sentra ekonomi baru, peningkatan kualitas belanja, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.
Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, Pemprov mengharapkan dapat meningkatnya persaingan beserta pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, yang akan menggerus lapangan kerja, serta pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital.
Rahman Hadi juga menghimbau, pentingnya menjalankan anggaran secara efisien dan bertanggung jawab untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas SDM, ketahanan pangan dan energi, serta kualitas hidup rakyat.
"Mari kita semua, untuk terus berkomitmen dengan menjaga prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan serta bebas dari segala bentuk penyelewengan dan manipulasi. Kita pastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat dengan mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama," tutupnya.
