Bahas Konektivitas Riau, Gubernur Abdul Wahid Temui Mentri Perhubungan Usulkan Relokasi Bandara dan Jalur Kereta Barang
Jakarta, Terbilang.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid didampingi para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Rombongan kepala daerah Se Provinsi Riau ini disambut langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi. Selasa (6/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubri Abdul Wahid memaparkan posisi geografis Riau yang sangat strategis, berada di jantung Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka—jalur perdagangan terpadat kedua di dunia. Ia menekankan bahwa potensi wilayah Riau, baik laut, darat, maupun kepulauan, sangat besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami memiliki potensi besar dari sektor migas, perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, hingga pertambangan. Saat ini ada 12 Wilayah Kerja Migas (WK) yang aktif di Riau, yang menjadikan provinsi kami sebagai salah satu penopang energi nasional,” ujar Wahid.
Meski begitu, Wahid menyoroti masalah utama yang menghambat laju pertumbuhan, yaitu konektivitas antarwilayah yang masih terbatas. Ia pun menyampaikan beberapa usulan penting kepada Kemenhub, salah satunya adalah relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II agar fungsi militer dan komersial dapat dipisahkan secara optimal.
"Bandara SSK II saat ini cukup padat karena juga digunakan untuk latihan militer bersama negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kami mengusulkan agar bandara komersial direlokasi ke lokasi baru yang terhubung dengan jalan tol dan lebih terintegrasi, sementara bandara lama khusus untuk kepentingan TNI AU," jelasnya.
Selain itu, Wahid juga meminta dukungan pembukaan dan pengaktifan kembali sejumlah rute pelayaran laut, seperti rute Tembilahan–Batam, guna memperkuat konektivitas antar pulau dan wilayah pesisir di Riau.
Permasalahan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang menyebabkan kerusakan jalan turut disorot. Dari total 4 juta hektare kebun sawit, hanya sekitar 1,2 juta hektare yang legal dan berizin. Aktivitas angkutan hasil perkebunan dan tambang tanpa regulasi ini dinilai sangat merugikan infrastruktur jalan provinsi.
“Kami berharap solusi jangka panjangnya bisa berupa pembangunan jalur kereta barang. Ini bisa mengurangi beban jalan dan meningkatkan efisiensi distribusi komoditas,” ujar Wahid.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk berkolaborasi lebih jauh dengan Pemprov Riau dan seluruh pemerintah kabupaten/kota.
“Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk menyusun kebijakan transportasi yang tepat bagi wilayah Riau. Semua masukan dari Gubernur dan para kepala daerah akan kami tindak lanjuti secara teknis,” tegas Dudi.
Langkah Gubernur Wahid bersama para bupati dan wali kota se-Riau ini menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkeadilan demi kemajuan Provinsi Riau. (*)
