Matangkan Pengelolaan RKUD dan PKB-BBNKB, Pemprov Riau Berencana Jalin Kerja Sama Dengan Bank BRI

Matangkan Pengelolaan RKUD dan PKB-BBNKB, Pemprov Riau Berencana Jalin Kerja Sama Dengan Bank BRI
Rapat Perencanaan RKUD Dan PKB_BBNKB Bekerjasama Dengan Bank BRI

Pekanbaru, Terbilang.id - Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kerja sama ini mencakup pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Rencana kerja sama ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau pada Rabu (23/4/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani, dan dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Riau, perwakilan dari Bank BRI, serta unsur terkait dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Elly Wardhani menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetap terpusat di BRK Syariah, kerja sama dengan Bank BRI akan difokuskan pada pengelolaan rekening operasional.

“Rencana kita RKUD itu dapat dibuka juga melalui BRI, tapi kan untuk rekening kas umumnya itu hanya bisa satu (BRK Syariah), oleh karena itu nantinya BRI akan kita jadikan sebagai rekening operasional. Tentu kalau ini jadi harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapenda dan BRI,” terang Elly.

Pemprov Riau berharap melalui kerja sama ini, tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, dan sistem pembayaran pajak kendaraan akan semakin transparan dan efisien.

“Dengan kerja sama ini, diharapkan Pemprov Riau dapat meningkatkan layanan publik yang lebih cepat dan efisien, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar Elly.

Sementara itu, pihak Bank BRI menyatakan kesiapannya untuk menyediakan sistem layanan perbankan yang handal, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Kolaborasi ini juga akan mencakup penyediaan layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan secara cepat dan aman.