Kritik Ketimpangan Pembangunan Kepada Pemerintah Pusat, Bupati Inhil “Kami Kaya SDA, Tapi Rakyat Tetap Susah”
Jakarta, Terbilang.id - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan distribusi program pembangunan nasional yang dinilai belum berpihak pada masyarakat daerah, khususnya di Provinsi Riau.
Hal ini disampaikan Bupati Herman saat melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam pertemuan strategis di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Dalam kesempatan itu, ia menggambarkan secara lugas kesenjangan antara kekayaan alam Riau yang melimpah dengan kesejahteraan masyarakatnya yang masih tertinggal.
“Seperti kata Bapak Presiden, sumber daya alam kita melimpah. Tapi rakyat kami masih susah karena ada oknum yang bermain dalam pengelolaan SDA. Di Riau, Tuhan sudah beri semuanya, tapi coba lihat ke bawah, baik infrastruktur maupun kehidupan masyarakatnya — sedih kita,” tegas Bupati Herman.
Ia menyebut berbagai persoalan teknis dan struktural yang menghambat pembangunan, seperti distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, tata niaga kelapa dan sawit yang tidak adil, serta minimnya perhatian terhadap hilirisasi komoditas unggulan.
Salah satu sorotan tajam disampaikan Herman terkait pupuk subsidi. Menurutnya, pupuk yang semestinya meringankan beban petani justru menjadi beban tambahan karena biaya distribusi tinggi yang tidak diperhitungkan secara adil.
“Pupuk tak pernah sampai di tempat kami. Kalau dibawa ke sana, ongkosnya bisa sama dengan harga pupuk. Jadi, pupuk subsidi itu cuma ‘penyedap telinga’ bagi kami,” katanya dengan nada geram.
Bupati Herman juga mengungkap ironi seputar perkebunan sawit di Riau. Dari lebih dari 4 juta hektare kebun sawit, ia menyebut hanya sekitar 1 juta hektare yang berizin resmi. Padahal, potensi turunan sawit sangat besar, namun belum pernah benar-benar dikembangkan secara maksimal.
“Kalau sawit, kami mungkin yang terluas di Indonesia. Tapi produk hilirnya seperti solid oil tak pernah dibahas, karena banyak kebun yang tak berizin,” ujarnya.
Selain itu, terkait komoditas kelapa, Herman juga menolak keras wacana pungutan ekspor kelapa rakyat dan mendesak agar tata niaga kelapa dibenahi secara menyeluruh, dengan partisipasi masyarakat.
“Jangan karena keterwakilan segelintir pihak, semua kebijakan langsung jalan. Lihat ke bawah. Duduk bersama, atur tata niaganya, bangun tanggul, benahi rantai pasok,” serunya.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan jangan dijadikan kambing hitam, namun prioritas utama tetap harus berpihak kepada rakyat.
“Saya tidak ingin perusahaan kita lemah. Tapi masyarakat lebih penting. Kita ingin rakyat hidup sejahtera,” tutupnya.
Menanggapi penyampaian Bupati Herman, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan akan segera menurunkan Tim Satgas Hilirisasi Kelapa ke Inhil pada Jumat mendatang untuk meninjau langsung kondisi di lapangan. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam memperbaiki tata kelola komoditas unggulan nasional. (*)
