Kepung DPRD Riau, KPKN Suarakan Isu Agraria Hingga Evaluasi Program MBG
Pekanbaru, Terbilang.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Kebijakan Negara (KPKN) menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRD Riau, Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Aksi, M Abdillah Putra, yang menegaskan gerakan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan negara dan penegakan hukum. Jumat (27/2/2026).
Dalam orasinya, Abdillah menyebut aksi ini sebagai panggilan moral mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan publik berjalan adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
“Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keadilan dan transparansi. Kami ingin ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait tuntutan yang kami sampaikan,” ujarnya.
Adapun enam tuntutan utama yang disuarakan KPKN:
- Mendesak pihak Agrinas untuk tidak mengadu domba masyarakat Riau, khususnya dalam persoalan yang berpotensi memicu perpecahan antar-persukuan di Rokan Hulu, serta menjaga kondusivitas daerah yang selama ini dikenal santun dan beradab.
- Menghentikan perampasan tanah masyarakat untuk kepentingan pembangunan markas batalyon TNI dan memastikan setiap proses pengadaan lahan dilakukan sesuai aturan serta menjunjung tinggi hak-hak warga.
- Mendorong pemrosesan temuan Tim Pencari Fakta terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kerusuhan Agustus 2025 secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
- Mendesak hukuman berat terhadap oknum Brimob yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di Tual, Maluku, serta menjamin perlindungan hukum bagi korban.
- Mendesak evaluasi dan penghentian program yang mereka sebut sebagai MBG, disertai transparansi penggunaan anggaran agar tidak merugikan masyarakat.
- Meminta pembubaran Koperasi Merah Putih apabila terbukti bermasalah dan tidak berjalan sesuai prinsip transparansi serta kepentingan rakyat.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka juga meminta audiensi dengan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Meski demikian, hingga orasi selesai disampaikan, tidak satu pun anggota DPRD Riau menemui massa aksi. Karena tak kunjung dihampiri wakil rakyat, massa tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan menjaga situasi tetap kondusif tanpa bentrokan maupun insiden berarti.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berjalan aman. Massa secara bergantian menyampaikan tuntutan sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
M Abdillah Putra menegaskan pihaknya akan terus mengawal enam tuntutan tersebut hingga ada respons resmi dan langkah nyata dari pihak berwenang.
“Mahasiswa akan tetap konsisten menjadi kontrol sosial demi kepentingan rakyat. Jika tidak ada tanggapan, kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak,” pungkasnya. (*)
