Kebijakan WFH Ancam Pelayanan Publik, DPRD Riau Tegaskan Akar Krisis Minyak Bukan Di Kantor
Pekanbaru, Terbilang.id - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat untuk mengantisipasi krisis minyak menuai sorotan. Langkah yang diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) itu justru dinilai berpotensi salah sasaran.
Anggota DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, menilai kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM. Sebaliknya, penerapan WFH justru dikhawatirkan mengganggu pelayanan publik.
“Menurut saya, kalau ASN WFH Jumat kurang berdampak, tapi akan berdampak pada pelayanan. Saya rasa kebijakan pusat sudah dikaji, tapi kurang pas dengan WFH Jumat,” ujar Andi, Senin (6/4/2026).
Politisi PDI-P itu menegaskan, akar persoalan krisis minyak bukan terletak pada pola kerja ASN, melainkan pada tingginya penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak.
“Untuk mengantisipasi krisis minyak, solusinya bukan WFH, tetapi pengaturan penggunaan kendaraannya. Bukan orangnya yang kerja di rumah,” tegasnya.
Ia menilai, jika tujuan utama adalah efisiensi konsumsi BBM, maka kebijakan yang lebih tepat seharusnya diarahkan pada pembatasan atau pengaturan penggunaan kendaraan pribadi, bukan sekadar memindahkan lokasi kerja ASN dari kantor ke rumah.
Lebih jauh, Andi juga menyoroti potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia mengkhawatirkan kebijakan WFH pada hari Jumat justru dimanfaatkan sebagai celah untuk memperpanjang waktu libur hingga akhir pekan.
“Ada yang berasumsi Jumat-Minggu libur panjang. Padahal kita harus fokus pada penggunaan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
