Dituding Kuasai Lahan Di Kawasan TNTN, Dua Anggota DPRD Riau Monang Dan Soniwati Bantah Keras
Pekanbaru, Terbilang.id - Dua anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Siak-Pelalawan, Monang Eliezer Pasaribu (Partai Demokrat) dan Soniwati (PDI Perjuangan), membantah keras tudingan yang menyebutkan nama mereka masuk dalam daftar penguasa lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang kini tengah disorot Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Monang mengaku terkejut saat mendengar namanya dikaitkan dengan kawasan konservasi yang sedang dalam proses penertiban tersebut. Ia menegaskan tidak memiliki sebidang pun lahan di TNTN.
“Saya baru dengar malah ini, nggak punya saya lahan di sana,” ujar Monang, Kamis (10/7/2025).
Ia mengakui bahwa ada konstituennya yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, namun menegaskan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan kepemilikan atau penguasaan lahan.
Senada dengan itu, Soniwati juga menampik informasi yang menyebut dirinya terlibat atau memiliki lahan di kawasan hutan TNTN. Ia mempertanyakan asal mula isu tersebut dan menyatakan tidak pernah mengelola apalagi memiliki lahan di wilayah konservasi tersebut.
“Saya tidak ada lahan di sana, memang nggak ada. Dari mana dapat infonya?” kata Soniwati dengan nada heran.
Ia juga mengonfirmasi bahwa memang ada informasi yang menyebut beberapa anggota DPRD Riau telah menyerahkan lahan kepada Satgas PKH, namun memastikan dirinya tidak termasuk di dalamnya.
Sebelumnya, satu nama anggota DPRD Riau yang secara terbuka mengakui memiliki dan mengelola lahan di kawasan TNTN adalah Suyadi, politisi PDI Perjuangan dari Dapil Rokan Hilir. Ia menyatakan telah menyerahkan lahan seluas 311 hektare yang selama ini dikelola melalui koperasi kepada Satgas PKH.
“Iya benar,” jawab Suyadi singkat saat dikonfirmasi.
Satgas PKH yang dibentuk untuk menertibkan kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal, termasuk di dalamnya kawasan TNTN, saat ini masih terus bekerja melakukan pendataan, verifikasi dan penindakan dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi Riau, kepolisian, dan berbagai instansi terkait. (*)
