Stabilkan Pelayanan Dasar Dan Tingkatkan Kemandirian Fiskal, Pemprov Riau Optimalkan PAD Dan Tuntaskan Tunda Bayar
Pekanbaru, Terbilang.id - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan fokus utama sepanjang tahun 2026 adalah menjaga kelancaran pelayanan dasar masyarakat di tengah tekanan fiskal yang masih dirasakan daerah. Pernyataan ini disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).
Menurut SF Hariyanto, meski menghadapi keterbatasan anggaran dan kewajiban keuangan yang tertunda, Pemprov Riau berkomitmen memastikan roda pembangunan tetap berjalan.
"Fokus pertama kita tahun ini adalah menjaga pelayanan dasar tetap berjalan, sembari menyelesaikan kewajiban termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur ke kabupaten/kota," ujarnya.
Plt Gubernur menegaskan, penyelesaian kewajiban keuangan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah, dan menjadi prioritas agar masyarakat tidak terganggu layanan publiknya. SF Hariyanto optimistis seluruh kewajiban bisa dituntaskan sepanjang tahun 2026, meski mengakui beberapa program pada tahun sebelumnya belum berjalan maksimal.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lintas instansi, bekerja sama dengan DPRD serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan potensi PAD hingga Rp3–5 triliun, bersumber dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong digitalisasi pengelolaan pendapatan untuk menekan kebocoran dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta retribusi. Investasi yang masuk ke daerah pun diarahkan melalui Bank Riau Kepri Syariah agar dividen yang dihasilkan kembali dinikmati masyarakat.
Menurut SF Hariyanto, kemandirian fiskal menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Dengan strategi ini, Pemprov Riau berharap pelayanan publik tetap stabil, pembangunan berkelanjutan terjaga, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional. (*)
