Kemendagri Setujui Seleksi Terbuka Untuk 38 Jabatan Eselon II Pemko Pekanbaru

Pekanbaru, Terbilang.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberikan persetujuan tertulis kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan seleksi terbuka terhadap 38 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Dirjen Otonomi Daerah Nomor 100.2.2.6/3739/OTDA tertanggal 26 Juni 2025, sebagai respons atas kondisi luar biasa yang tengah dihadapi Pemko Pekanbaru, terutama pasca mencuatnya dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri atas kepercayaan ini. Ini langkah awal pembenahan birokrasi secara menyeluruh dan objektif,” ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Jumat (4/7/2025).

Agung menegaskan bahwa seleksi terbuka ini akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional, tanpa intervensi dari kepentingan mana pun.

“ASN yang kompeten dan berintegritas akan mendapat ruang yang sama untuk berkompetisi secara sehat,” tambahnya.

Berikut daftar lengkap jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka kali ini:

1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2. Kepala Dinas Pertanahan

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

4. Kepala Dinas Kesehatan

5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

6. Kepala Badan Kesbangpol

7. Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian

8. Kepala BPKAD

9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

10. Kepala Bapenda

11. Kepala Dinas Perhubungan

12. Kepala Bappeda

13. Asisten Administrasi Umum

14. Kepala BKPSDM

15. Kepala Dinas PUPR

16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

17. Kepala Dispora

18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19. Sekretaris DPRD

20. Asisten Pemerintahan dan Kesra

21. Kepala Dinas Pendidikan

22. Kepala Satpol PP

23. Inspektur Daerah

24. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

25. (Terulang) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

26. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

27. Kepala Balitbang

28. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

29. Kepala Dinas Sosial

30. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan

31. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

32. Kepala DPMPTSP

33. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

34. Kepala Dinas Koperasi UKM

35. Kepala Dinas P3APM

36. Kepala BPBD

37. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

38. Kepala Disdukcapil

Kemendagri mewajibkan Pemko Pekanbaru untuk berkoordinasi dengan BKN sebelum dan sesudah proses seleksi. Untuk jabatan strategis seperti Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Satpol PP, dan Disdukcapil, proses seleksi harus mengikuti prosedur khusus dengan melibatkan Gubernur dan lembaga teknis terkait.

Kemendagri juga menegaskan bahwa apabila dalam pelaksanaan seleksi ditemukan pelanggaran atau data tidak valid, maka persetujuan tersebut akan gugur secara hukum (batal demi hukum).

Wali Kota Agung Nugroho yang juga menyandang gelar adat Datuk Bandar Setia Amanah menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar formalitas.

“Kami ingin pejabat yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Proses seleksi ini akan menentukan wajah pelayanan publik di Pekanbaru ke depan,” tegasnya. (*)