Kadisdikbud Terjerat Tipikor, Bupati Rohil Tunjuk Markoni Kawal Pemulihan
Rohil, Terbilang.id - Dunia pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diguncang kabar mengejutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil, AA, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Rohil atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Penahanan dilakukan usai serangkaian pemeriksaan intensif terkait proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah senilai lebih dari Rp43 miliar. Kini, AA bersama SJ, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah mendekam di Rutan Kelas IIA Bagansiapiapi, menyusul hasil penggeledahan oleh Tim Satgas Anti Korupsi Kejaksaan Tinggi Riau.
Pasca-penahanan, suasana di lingkungan Disdikbud Rohil berubah drastis. Sejumlah pegawai ASN dan tenaga honorer disebut mengalami tekanan psikologis dan kecemasan berlebih.
“Seperti ayam kehilangan induk,” ungkap seorang sumber internal.
Kekhawatiran muncul bahwa status saksi bisa berubah menjadi tersangka bagi sejumlah pegawai, terlebih setelah muncul desas-desus akan adanya gelombang lanjutan pemeriksaan atau bahkan operasi tangkap tangan (OTT).
Kunjungan dari wartawan dan tamu luar kini dicurigai. Banyak pegawai tampak menghindari interaksi berlebihan, cemas terseret pusaran hukum yang tengah mengarah tajam ke internal OPD tersebut.
Untuk mengisi kekosongan jabatan strategis ini, Bupati Rokan Hilir, H Bistamam, secara resmi menunjuk Markoni sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Markoni sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris di BKPSDM Rohil. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati yang berlaku sejak 28 Mei hingga 28 Agustus 2025.
“Benar, amanah sebagai Plh Kadis telah saya terima dan akan saya jalani dengan baik sesuai kewenangan yang ada,” ujar Markoni saat dikonfirmasi media, Kamis (29/5).
Bupati mengingatkan Markoni agar bertugas secara profesional dan ekstra hati-hati, mengingat OPD ini tengah menjadi sorotan publik dan penegak hukum. Penunjukan Markoni mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama masyarakat pendidikan.
“Pak Markoni sosok muda yang bersih dan berintegritas. Kami berharap beliau bisa membawa perubahan,” ujar Rudi, tokoh pendidikan dari Bagansiapiapi.
Namun, sejumlah guru memberi catatan khusus. Mereka mengingatkan agar Markoni tak terjebak pada pola lama dan menjauhi praktik "asal bapak senang".
“Pak AA tergelincir karena terlalu percaya cerita bawahan, bahkan tenaga honorer yang bergaya melebihi ASN,” kata salah satu guru senior yang enggan disebut namanya.
Kini, Markoni memikul tanggung jawab berat di tengah badai. Ia dituntut tidak hanya menormalkan roda organisasi, tetapi juga membangun ulang kepercayaan publik terhadap Disdikbud Rohil.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya di sektor pendidikan yang semestinya menjadi fondasi masa depan bangsa. (*)
