Disdik Riau Ingatkan Transparansi Dana BOS Pasca Kasus Dugaan Korupsi di SMA Negeri 1 Ujung Batu
Pekanbaru, Terbilang.id - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau menyatakan keprihatinannya atas peningkatan status kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang kini resmi naik ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohul.
Plt Kadisdik Riau, Erisman Yahya, mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam menyikapi proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami sangat sedih dan prihatin. Ini menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat, sambil menjunjung asas praduga tak bersalah," kata Erisman di Pekanbaru, Kamis (8/5/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim Kejari Rohul telah memeriksa 52 saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen penting terkait penggunaan dana BOS dan BOSDA pada tahun anggaran 2023 hingga 2024, dengan total anggaran mencapai Rp5,92 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Disdik Riau mengingatkan seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri agar pengelolaan dana BOS dan BOSDA dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
"Jangan sampai dana BOS dan BOSDA hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa melibatkan tim manajemen sekolah. Transparansi adalah kunci utama mencegah hal-hal yang mencoreng dunia pendidikan," tegas Erisman.
Ia menambahkan bahwa penggunaan dana BOS harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan mendukung operasional sekolah secara maksimal. Segala bentuk penyimpangan, menurutnya, tidak hanya merugikan negara tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
"Dana BOS dan BOSDA harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas pendidikan. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang di sekolah-sekolah lain di Riau," pungkasnya.
Melalui himbauan ini, Dinas Pendidikan Riau berharap terciptanya budaya tata kelola keuangan sekolah yang sehat dan bertanggung jawab, demi mewujudkan sekolah yang mandiri, transparan, dan berkualitas di seluruh wilayah Provinsi Riau.(*)
