Belum Terima Laporan Management PT SPR, Pemprov Riau Gerak Cepat Telusuri Keputusan PT Trada Rumahkan 18 Karyawan
Pekanbaru, Terbilang.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melakukan penyelidikan menyeluruh terkait keputusan PT Trada, anak usaha BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), yang merumahkan 18 dari 22 karyawannya. Kebijakan tersebut menuai sorotan karena diterapkan di tengah pengerjaan proyek strategis pabrik mini pengemasan minyak goreng bersubsidi.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengaku belum menerima laporan resmi dari manajemen SPR maupun PT Trada. Namun ia langsung meminta Inspektorat melakukan penelusuran.
"Belum ada (laporan). Saya baca pagi tadi beritanya. Nanti saya minta inspektorat untuk segera diberi tahu apa penyebabnya," ujar SF Hariyanto usai menghadiri pemusnahan arsip di Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/11/2025).
Ketika ditanya apakah persoalan ini berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, Hariyanto menegaskan belum mengetahui detailnya.
"Saya belum tahu masalah keuangan ya, saya belum lihat. Nanti hasil dari inspektorat," tambahnya.
PT Trada selama ini menangani pembangunan pabrik mini pengemasan minyak goreng bersubsidi—proyek yang ditargetkan rampung akhir 2025 dan diharapkan membuka lapangan kerja baru. Namun perusahaan justru menghentikan sementara sebagian besar pegawai.
Direktur PT Trada, Tata Haira, sebelumnya membenarkan kebijakan tersebut. Ia menyebut perusahaan tidak sanggup lagi menutupi beban finansial.
"Perusahaan sudah tidak sanggup lagi membayar kewajiban kepada pegawai, jadi kami mengambil langkah merumahkan sementara sampai kondisi membaik," jelas Tata.
Keputusan ini muncul hanya dua bulan setelah pergantian direksi PT Trada, sehingga memunculkan tanda tanya terkait tata kelola keuangan dan kinerja BUMD tersebut.
SF Hariyanto mengisyaratkan evaluasi menyeluruh terhadap SPR dan perusahaan turunannya jika hasil audit menunjukkan adanya persoalan mendasar.
"Insya Allah lah, kalau kita tidak ada duit, kenapa pulak lagi hidup dia (BUMD SPR Trada)? Kalau tak ada duit dia," kata Hariyanto dengan nada retoris.
Pemprov Riau memastikan akan mengambil langkah tegas setelah hasil investigasi Inspektorat rampung, termasuk memastikan kelangsungan proyek strategis dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan. (*)
