Tolak Pansus Defisit Rp1,7 Triliun, Ketua Komisi V DPRD Riau Serukan Fokus Selamatkan Keuangan Daerah

Pekanbaru, Terbilang.id - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet, menyatakan penolakannya terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran daerah yang mencapai Rp1,7 triliun, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas APBD Riau Tahun Anggaran 2024.

Politisi Partai Golkar itu menilai defisit anggaran bukan hal baru dan tidak hanya terjadi di Riau, melainkan juga dialami sejumlah daerah lain secara nasional. Bahkan, menurutnya, Provinsi Riau sendiri sudah pernah mengalami situasi serupa pada tahun anggaran sebelumnya.

“Tahun 2023 kita juga mengalami defisit. Tapi saat itu, berkat koordinasi antara Sekda dan Forkopimda, kondisi tersebut bisa ditangani,” ujar Eet kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Ia menjelaskan, defisit anggaran pada 2024 terjadi dalam situasi yang lebih kompleks karena adanya pergantian kepemimpinan sebanyak empat kali dalam setahun. Mulai dari Gubernur Syamsuar, dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Edi Natar Nasution, kemudian Penjabat (Pj) Gubernur SF Hariyanto, dan kini Pj Gubernur Rahman Hadi.

“Empat pemimpin ini tentu punya gaya dan kebijakan berbeda-beda. Ini berdampak pada postur anggaran kita,” ungkapnya.

Lebih jauh, Eet menyoroti ketergantungan APBD Riau pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Pada tahun 2024, pemerintah daerah menargetkan pendapatan dari DBH Migas sebesar Rp1,6 triliun, namun realisasinya hanya sekitar Rp200 miliar.

“Pemerintah pusat tampaknya sudah punya skenario tersendiri. Ini berdampak pada banyak daerah, termasuk Riau, dan menyebabkan defisit,” jelasnya.

Terkait wacana pembentukan Pansus, Eet justru mempertanyakan motif di baliknya. Ia menuding, pembentukan Pansus berpotensi sarat kepentingan politik, khususnya karena menyasar Pj Gubernur SF Hariyanto yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Riau.

“Ada apa ini? Apakah karena beliau disebut-sebut bakal maju jadi Ketua Golkar? Ini patut jadi catatan. Kita semua tahu betul bagaimana proses APBD itu berjalan,” tegas Eet.

Alih-alih membentuk Pansus, Eet menilai DPRD dan Pemprov harusnya memprioritaskan penyelamatan fiskal daerah melalui kerja sama yang solid.

“Kalau memang mau kerja, mari kita cari solusi bersama. Tidak perlu Pansus, untuk apa? Saya pribadi menolak pembentukan Pansus. Fokus kita adalah menyelamatkan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)