Soroti Pelayanan Penyeberangan Rupat-Pakning-Dumai, Komisi IV DPRD Riau Evaluasi Antrean Hingga Dugaan Oknum Nakal
Pekanbaru, Terbilang.id - Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau untuk membahas berbagai persoalan pelayanan transportasi penyeberangan di UPT Penyeberangan Rupat, Pakning, dan Dumai. Evaluasi dilakukan menyusul sejumlah keluhan masyarakat, mulai dari antrean kendaraan yang sempat mencapai puluhan jam hingga dugaan adanya oknum petugas yang memberikan perlakuan khusus kepada pengguna jasa tertentu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Hamdi, mengatakan rapat tersebut bertujuan memastikan pelayanan penyeberangan di tiga lintasan strategis tersebut dapat berjalan lebih baik dan mampu mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode-periode sibuk.
"Intinya rapat hari ini adalah evaluasi terhadap kegiatan Dinas Perhubungan, terutama pelayanan di UPT Rupat, Pakning, dan Dumai supaya ke depan bisa terlaksana dengan lebih baik," kata Zulfadhli, Kamis (9/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti antrean kendaraan yang sempat mengular hingga sekitar 20 jam saat masa libur panjang, termasuk pada periode Idulfitri dan libur Tahun Baru. Tingginya volume kendaraan dan penumpang dinilai tidak sebanding dengan kapasitas layanan yang tersedia sehingga memicu penumpukan di pelabuhan penyeberangan.
Selain antrean panjang, DPRD Riau juga mengevaluasi insiden yang sempat viral di media sosial akibat konflik antarpengguna jasa penyeberangan.
Menurut Zulfadhli, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius agar tidak kembali terjadi di masa mendatang.
"Kami minta supaya ini segera diselesaikan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih. Yang terjadi kemarin bukan bentroknya dengan petugas, tetapi warga dengan warga. Ini yang menjadi evaluasi kami," ujarnya.
Ia menjelaskan, lonjakan antrean saat musim libur merupakan konsekuensi meningkatnya mobilitas masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif berupa peningkatan kapasitas layanan serta pengelolaan operasional yang lebih baik.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Dishub Riau menyampaikan sejumlah rencana perbaikan, di antaranya penambahan dermaga serta peningkatan kualitas pelayanan oleh operator penyeberangan. Evaluasi terhadap petugas yang bertugas di lapangan juga akan dilakukan guna memastikan pelayanan berjalan lebih profesional.
"Solusi dari mereka, pada semester ini akan bekerja lebih baik lagi dan melakukan evaluasi terhadap petugas-petugas di lapangan," jelas Zulfadhli.
Komisi IV DPRD Riau juga menyoroti dugaan adanya oknum petugas yang memberikan prioritas penyeberangan kepada pihak tertentu. Praktik tersebut dinilai dapat memicu kecemburuan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Zulfadhli menegaskan, Dishub Riau telah berkomitmen memberikan sanksi tegas apabila ditemukan petugas yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.
"Kalau ada oknum yang nakal, akan ditindak. Sudah disampaikan, apabila petugas terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan dilaporkan kepada pihak terkait," tegasnya.
Komisi IV berharap hasil evaluasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penguatan pengawasan terhadap petugas di lapangan. Dengan demikian, pelayanan penyeberangan di lintasan Rupat, Pakning, dan Dumai diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, aman, dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terutama saat menghadapi lonjakan penumpang pada musim libur. (*)
