Kunjungi Wamenko Pangan, Bupati Inhu Perjuangkan Revitalisasi Pasar Hingga Pengelolaan Lahan Eks PKH
Jakarta, Terbilang.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Roadshow Jilid II yang dipimpin langsung Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., dengan mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Dalam kunjungan kerja itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Ade Agus Hartanto memaparkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya adalah penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi sektor pertanian dan pengembangan pangan lokal sebagai upaya memperkuat kemandirian daerah.
Selain itu, Pemkab Inhu juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor perkebunan dan perikanan yang tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.
Tak hanya itu, Bupati turut mengusulkan revitalisasi sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hulu yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun faktor usia bangunan.
Menurutnya, pasar tradisional memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadi ruang utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat revitalisasi pasar membutuhkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajukan usulan agar lahan perkebunan kelapa sawit hasil penertiban kawasan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dapat dikelola oleh koperasi desa.
Menurut Ade Agus Hartanto, pola pengelolaan tersebut tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan produksi sawit, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa serta memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan daerah.
Terkait usulan pengelolaan lahan eks penertiban Satgas PKH, Hanif menyatakan sependapat dengan gagasan yang disampaikan Pemkab Inhu. Menurutnya, hasil produksi kelapa sawit di kawasan tersebut selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih berada dalam pengawasan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Hanif menyatakan siap mendorong usulan pengelolaan lahan tersebut melalui koperasi desa kepada Agrinas Nusantara. Namun, ia meminta Pemkab Inhu segera menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan agar proses pembahasan dapat segera dilakukan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, pertemuan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin erat tersebut, Pemkab Inhu berharap berbagai program prioritas, mulai dari penguatan ketahanan pangan, revitalisasi pasar tradisional, optimalisasi pengelolaan lahan eks PKH, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat segera direalisasikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. (*)
