Anggaran OPD Belum Bisa Digunakan, Komisi IV DPRD Riau Dorong BKAD Segera Selesaikan Persoalan
Pekanbaru, Terbilang.id - Komisi IV DPRD Riau mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Riau segera menyelesaikan persoalan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini disebut belum dapat digunakan. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelaksanaan berbagai program kerja pemerintah daerah, termasuk di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau.
Dorongan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Zulfadhli Alhamdi, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Riau pada Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, dalam rapat terungkap bahwa sejumlah kegiatan di OPD belum berjalan maksimal karena anggaran yang tersedia belum dapat dimanfaatkan.
"Sejak tahun lalu mereka tidak bisa bergerak karena anggarannya belum bisa digunakan. Tentu kita berharap kepada BKAD agar persoalan ini segera diselesaikan," ujar Zulfadhli.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
Zulfadhli menegaskan DPRD Riau tidak berada pada posisi sebagai atasan OPD, melainkan sebagai mitra kerja yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, ia berharap BKAD memiliki inisiatif untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami berharap ada inisiatif dari BKAD. Sudah lebih dari satu tahun mereka tidak bisa bekerja terhadap anggarannya. Tahun lalu sudah seperti ini, sampai sekarang juga belum bisa bergerak," katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga berharap pembahasan mengenai kondisi fiskal daerah dapat segera dituntaskan sehingga anggaran OPD dapat dibuka dan seluruh perangkat daerah kembali menjalankan program kerja sesuai dengan perencanaan.
Ia menilai percepatan penyelesaian persoalan anggaran menjadi langkah penting agar target pembangunan daerah tidak terganggu dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
"Harapannya anggaran itu segera dibuka. Nanti mungkin juga akan menjadi pembahasan bersama komisi-komisi lain dengan BKAD," pungkasnya.
Komisi IV DPRD Riau berharap koordinasi antara BKAD dan seluruh OPD dapat segera menghasilkan solusi konkret sehingga berbagai kegiatan pemerintahan yang sempat tertunda dapat kembali berjalan normal demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Riau. (*)
