Soroti Penguasaan Lahan 122 Hektare Di Pelalawan, Warga Langgam Resmi Laporkan PT MUP Ke Polda Riau
Pekanbaru, Terbilang.id - Persoalan dugaan penguasaan lahan milik masyarakat seluas 122 hektare di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, kini berlanjut ke ranah hukum. PT Mitra Unggul Pusaka (MUP), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, resmi dilaporkan ke Polda Riau.
Laporan tersebut disampaikan Tarmizi Ahmad bersama sejumlah masyarakat dengan didampingi tim kuasa hukum dari Law Office Fery Adi Pransista & Partners, Selasa (17/11/2026).
Kuasa hukum pelapor, Fery Adi Pransista mengatakan, laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan. Laporan tersebut telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau dengan Nomor STTLP/B/658/XI/2026/SPKT/Polda Riau.
"Hari ini, klien kami Tarmizi Ahmad resmi melaporkan PT MUP ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana kejahatan perkebunan," kata Fery di Mapolda Riau.
Fery menjelaskan, lahan seluas 122 hektare yang dipersoalkan tersebut diklaim sebagai milik Tarmizi Ahmad bersama masyarakat. Mereka mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada 4 Desember 2023.
Namun, menurut Fery, lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh PT MUP sejak 1999. Kondisi itu menyebabkan kliennya hingga kini tidak dapat menguasai maupun memanfaatkan lahan yang mereka klaim sebagai hak milik tersebut.
Persoalan semakin mencuat ketika Tarmizi bersama masyarakat berupaya menegaskan batas kepemilikan dengan menggali parit sesuai batas yang tercantum dalam sertifikat.
Akan tetapi, upaya tersebut disebut mendapat hambatan yang diduga berasal dari pihak perusahaan.
Fery menyebut, persoalan lahan tersebut sebenarnya telah beberapa kali dibahas melalui pertemuan dan mediasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya melalui pertemuan dengan perwakilan humas PT MUP pada 8 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Tarmizi meminta agar lahan dikembalikan kepada masyarakat. Meski demikian, pihaknya juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan dengan mempertimbangkan keberadaan tanaman kelapa sawit yang sudah ada di lokasi.
Namun, hingga pengaduan disampaikan ke Polda Riau, persoalan tersebut diklaim belum menemukan titik penyelesaian.
"Sebelumnya kami juga telah membuat pengaduan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari pihak PT MUP. Berdasarkan informasi yang beredar, saat ini PT MUP diduga telah menyerahkan lahan milik klien kami itu kepada pihak lain yang tidak memiliki legalitas," ungkapnya.
Fery mengaku khawatir persoalan tersebut justru memicu konflik baru di tengah masyarakat Desa Sotol. Terlebih, pihaknya tidak ingin kliennya kembali berhadapan dengan pihak lain yang diduga menerima penyerahan lahan tersebut.
Selain dugaan penguasaan lahan, Tarmizi bersama masyarakat juga mengklaim mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati hasil perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang dipersoalkan.
Fery memaparkan, perhitungan kerugian dilakukan sejak sertifikat diterbitkan pada Desember 2023 hingga Agustus 2026 atau sekitar 32 bulan.
Dengan asumsi produksi satu ton kelapa sawit per hektare setiap bulan, lahan seluas 122 hektare diperkirakan menghasilkan 3.904 ton selama periode tersebut.
Jika menggunakan asumsi harga Rp3.000 per kilogram, nilai kerugian yang diklaim pihak pelapor mencapai sekitar Rp11,712 miliar.
"Oleh karena itu kami meminta Polda Riau segera memproses laporan tersebut. Dengan tagline Polri saat ini Polisi Bersama Masyarakat dan demi kepastian hukum, kami yakin Polda Riau akan bekerja secara profesional menangani perkara antara masyarakat dan korporasi ini," harap Fery.
Melalui laporan tersebut, masyarakat berharap Polda Riau dapat menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilaporkan serta memberikan kepastian hukum atas persoalan lahan seluas 122 hektare di Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. (*)








