Soroti Hak Kelola Kebun Sawit Eks PT SAL, Ratusan Warga Kampar Tuntut Agrinas Berdayakan Masyarakat Lokal

Soroti Hak Kelola Kebun Sawit Eks PT SAL, Ratusan Warga Kampar Tuntut Agrinas Berdayakan Masyarakat Lokal
Ratusan warga bersama tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat 3 Desa menggelar aksi demonstrasi di kawasan perkebunan tersebut, Senin (16/11/2026).

Kampar, Terbilang.id - Hak pengelolaan perkebunan kelapa sawit eks PT Sarindo Agri Lestari (SAL) di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menjadi sorotan masyarakat setempat.

Ratusan warga bersama tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat 3 Desa menggelar aksi demonstrasi di kawasan perkebunan tersebut, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak PT Agrinas Palma Nusantara agar memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola kebun sitaan negara melalui pola Kerja Sama Operasional (KSO).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengelolaan perkebunan yang sebelumnya dikelola PT SAL. Mereka menginginkan agar masyarakat di sekitar lokasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut dilibatkan dan memperoleh manfaat dari pengelolaan kebun tersebut.

Koordinator Umum Aksi, Darwin mengatakan, masyarakat pada prinsipnya mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar pengelolaan lahan perkebunan yang telah disita negara dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kami mendukung pengelolaan kebun sitaan negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui pola kerja sama operasional. Namun, kami menuntut agar pengelolaannya diberikan kepada masyarakat Kepau Jaya," ungkap Darwin, Selasa (17/11/2026).

Darwin menjelaskan, dalam aksi tersebut, massa juga telah melakukan mediasi dengan perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara dan kelompok tani yang saat ini menjalankan KSO.

Namun, pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan. Pasalnya, perwakilan PT Agrinas yang hadir disebut belum memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait tuntutan masyarakat.

"Mediasi sudah dilakukan dengan perwakilan PT Agrinas dan pihak penerima KSO, tetapi belum ada titik terang. Perwakilan yang hadir belum bisa mengambil keputusan," ujarnya.

Karena belum menemukan penyelesaian, kedua pihak dijadwalkan kembali melakukan mediasi pada Kamis mendatang di Kantor Regional RH3 PT Agrinas Palma Nusantara di Pekanbaru.

Masyarakat berharap pertemuan lanjutan tersebut dihadiri langsung oleh pihak perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Dengan demikian, tuntutan yang disampaikan dapat dibahas secara konkret dan menghasilkan solusi.

"Sesuai dengan tujuan Bapak Presiden Prabowo, bahwa lahan-lahan yang disita dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat 3 Desa juga secara tegas menolak apabila pengelolaan KSO kebun eks PT SAL diberikan kepada pihak luar, kelompok maupun golongan yang tidak memiliki keterkaitan dengan unsur pemerintahan desa, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Aliansi menginginkan pengelolaan perkebunan tersebut melibatkan masyarakat lokal dengan dukungan serta pengawasan pemerintah desa, lembaga adat dan unsur masyarakat lainnya.

Mereka juga menolak pihak luar yang memperoleh pengelolaan KSO tanpa adanya persetujuan masyarakat setempat.

Menurut masyarakat, keterlibatan warga lokal menjadi hal penting agar keberadaan perkebunan yang telah disita negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Melalui tuntutan tersebut, Aliansi Masyarakat 3 Desa berharap PT Agrinas Palma Nusantara dapat mempertimbangkan aspirasi warga dan membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebun eks PT Sarindo Agri Lestari.

Mereka berharap mediasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang dapat menghasilkan keputusan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. (*)