Pembahasan Rampung Lebih Cepat, DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

Pembahasan Rampung Lebih Cepat, DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta, Terbilang.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini sekaligus menuntaskan pembahasan regulasi tersebut lebih cepat dari target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir terkait pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat paripurna yang kemudian dilanjutkan dengan ketukan palu pengesahan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan menegaskan pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan dari pihak mana pun. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh.

Ia menyebut proses pembahasan telah melibatkan berbagai pihak, termasuk melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pemerintah bersama Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah ketentuan pengaman telah dimasukkan dalam regulasi tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketentuan itu sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi undang-undang tersebut dijadikan alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.

"Hal lain juga dipertegas, kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi," kata Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Rabu (18/11/2026).

Dengan disahkannya regulasi tersebut, DPR RI bersama pemerintah telah menuntaskan proses pembentukan undang-undang yang selama ini menjadi salah satu agenda pembahasan di bidang penegakan hukum.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini juga tercatat berlangsung lebih cepat dari target awal yang dijadwalkan pada 15 Desember 2026. (*)