Kabulkan Eksepsi Tergugat, PN Pekanbaru Nyatakan Gugatan Pemilihan Dekan Pascasarjana Unilak Tidak Dapat Diterima
Pekanbaru, Terbilang.id - Gugatan Prof Dr Adolf Bastian terkait hasil pemilihan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) periode 2026–2030 kandas di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima setelah mengabulkan eksepsi para tergugat terkait kesalahan penentuan pihak yang digugat atau error in persona. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 264/Pdt.G/2026/PN Pbr yang dibacakan pada Rabu (18/11/2026).
Majelis Hakim yang menangani perkara ini diketuai Roni Susanta SH MH, dengan hakim anggota Yovistian SH MH dan Revi Damayanti SH MH.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat mengenai gugatan penggugat yang dinilai keliru dalam menentukan pihak tergugat.
Pada pokok perkara, majelis hakim menyatakan gugatan Prof Adolf Bastian tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Dengan putusan tersebut, perkara tidak berlanjut ke pemeriksaan materi pokok gugatan. Selain itu, penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp265.000.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai penarikan Prof Dr Ir H Irwan Effendi, M.Sc selaku Tergugat II dan Prof Dr Junaidi, SS, M.Hum., Ph.D selaku Tergugat IV dalam kapasitas pribadi tidak tepat.
Sebab, menurut majelis hakim, sengketa yang diajukan berkaitan dengan lembaga, yakni Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji (Yasrah) dan Rektor Universitas Lancang Kuning.
Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa kekeliruan dalam menentukan pihak tergugat tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau obscuur libel.
Pertimbangan itu merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dan ditujukan kepada pihak yang tepat serta mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai eksepsi para tergugat mengenai error in persona memiliki dasar hukum untuk diterima.
Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji dan Rektor Unilak, Dr H Hasan Basri, S.Ag., SH., MH., CM, menyambut baik putusan tersebut.
Melalui tim kuasa hukumnya, Dr M. Fadly Daeng Yusuf, SH., SE., MH dan M. Heikal Akmal, SH., MH, pihak Yasrah dan Rektor Unilak menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dinilai telah memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.
Mereka menyebut sejak awal telah menilai gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan penggugat memiliki kekeliruan dalam penentuan pihak tergugat, khususnya terhadap Tergugat II dan Tergugat IV yang ditarik dalam kapasitas pribadi.
"Terima kasih kami sampaikan kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini dengan pertimbangan matang, merupakan kabar baik dan telah disampaikan ke Ketua Yasrah dan Rektor Unilak," ujar pihak kuasa hukum.
Pihak Yasrah dan Unilak juga menyampaikan pandangan mereka terkait proses pemilihan Dekan Sekolah Pascasarjana periode 2026–2030. Mereka menilai proses pemilihan yang dimenangkan oleh penggugat tersebut tidak sesuai dengan Statuta Unilak.
Sebelumnya, Prof Dr Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd menggugat Rektor Universitas Lancang Kuning dan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji ke PN Pekanbaru.
Gugatan tersebut berkaitan dengan hasil pemilihan Dekan Sekolah Pascasarjana Unilak periode 2026–2030 yang menurut penggugat tidak ditindaklanjuti oleh pihak universitas dan yayasan.
Perkara itu terdaftar dengan Nomor 264/Pdt.G/2026/PN Pbr. Selain Yasrah sebagai Tergugat I dan Rektor Unilak sebagai Tergugat III, gugatan juga ditujukan kepada Prof Dr Ir H Irwan Effendi, M.Sc sebagai Tergugat II serta Prof Dr Junaidi, SS., M.Hum., Ph.D sebagai Tergugat IV.
Kuasa hukum Prof Adolf Bastian, Dr Parlindungan, SH., MH, sebelumnya menyampaikan bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan kedudukan kliennya sebagai Dekan Terpilih Sekolah Pascasarjana Unilak untuk periode 2026–2030.
Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta agar tindakan Rektor Unilak dan Ketua Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji yang tidak menerbitkan surat pengantar atau usulan pengangkatan dan pelantikan Dekan Sekolah Pascasarjana periode 2026–2030 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Parlindungan menyebut proses pemilihan dekan tersebut mengacu pada Peraturan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Nomor 33/YASRAH.B/VI/2022 tentang Persyaratan Calon Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan.
Dengan putusan NO tersebut, PN Pekanbaru menyelesaikan pemeriksaan gugatan dari sisi formil tanpa memasuki penilaian terhadap pokok sengketa hasil pemilihan Dekan Sekolah Pascasarjana Unilak. (*)








