Dongkrak Pendapatan Daerah, Pemprov Riau Buka Peluang Evaluasi Total Direksi Dan Dewan Pengawas BUMD
Pekanbaru, Terbilang.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Evaluasi menyeluruh bakal dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah sekaligus mendongkrak kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar kondisi keuangan dan operasional perusahaan, tetapi juga kinerja manajerial, termasuk jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, pembenahan BUMD akan dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), penyusunan desain besar bisnis (grand design), serta restrukturisasi perusahaan.
Langkah ini bertujuan mendorong BUMD menjadi perusahaan yang lebih sehat, mandiri, dan mampu menghasilkan keuntungan. Meski demikian, perusahaan daerah tetap harus menjalankan fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya.
"Langkah yang dilakukan meliputi penguatan sistem pengendalian intern berbasis risiko, evaluasi portofolio bisnis, seleksi pengurus secara profesional, serta audit independen berdasarkan kinerja keuangan, operasional, dan manajerial," ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Syahrial menjelaskan, hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pemprov Riau untuk menentukan langkah pembenahan terhadap masing-masing perusahaan daerah.
Sejumlah opsi telah disiapkan, mulai dari efisiensi, restrukturisasi, konsolidasi, pembentukan perusahaan induk (holding), hingga divestasi atau likuidasi terhadap unit usaha yang dinilai tidak lagi memiliki prospek bisnis.
Selain mengevaluasi direksi, Pemprov Riau juga akan melakukan penilaian terhadap kinerja dewan pengawas secara berkala. Menurutnya, fungsi pengawasan harus berjalan efektif untuk memastikan perusahaan mampu mencapai target dividen sekaligus menjalankan fungsi sosial BUMD.
"Tidak hanya jajaran direksi, kami juga akan mengevaluasi kinerja dewan pengawas secara berkala. Pengawasan terhadap perusahaan daerah dinilai harus berjalan efektif, terutama dalam memastikan pencapaian target dividen dan pelaksanaan fungsi sosial BUMD," tegas Syahrial.
Ia menegaskan, Pemprov Riau tidak menutup kemungkinan melakukan penataan terhadap jajaran dewan pengawas, termasuk pergantian personel apabila dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Di sisi lain, evaluasi juga akan mencakup efektivitas penyertaan modal Pemprov Riau kepada BUMD. Langkah ini penting untuk memastikan setiap dukungan anggaran pemerintah daerah memberikan hasil yang sebanding dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan.
Syahrial menyebutkan, pembenahan tersebut menjadi perhatian penting di tengah kondisi keuangan daerah yang menghadapi tekanan akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi.
"Hal ini menjadi perhatian penting, terutama dalam menghadapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah," sebutnya.
Melalui evaluasi dan restrukturisasi tersebut, Pemprov Riau berharap BUMD dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan, memperbaiki kinerja bisnis, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan demikian, keberadaan perusahaan daerah tidak hanya menjadi instrumen pelayanan publik, tetapi juga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembangunan dan memperkuat kemampuan fiskal Provinsi Riau. (*)








