Soroti Sistem, Kuota, Dan BOSDA Sekolah Swasta, Komisi V DPRD Riau Segera Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2026

Soroti Sistem, Kuota, Dan BOSDA Sekolah Swasta, Komisi V DPRD Riau Segera Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2026
Anggota Komisi V DPRD Riau, Fairus

Pekanbaru, Terbilang.id - Komisi V DPRD Riau bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang SMA dan SMK Negeri. Langkah ini diambil setelah seluruh tahapan pendaftaran selesai, menyusul banyaknya masukan dan keluhan masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru.

Anggota Komisi V DPRD Riau, Fairus, mengatakan evaluasi akan difokuskan pada seluruh aspek penyelenggaraan SPMB, mulai dari keandalan sistem, persoalan kuota penerimaan, hingga berbagai kendala teknis yang ditemui di lapangan.

Menurutnya, seluruh persoalan yang muncul selama proses penerimaan harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

"Kami akan melihat semuanya. Jaringan, kuota, dan lain-lain, semuanya akan kami telaah," ujar Fairus, Jumat (10/7/2026).

Selain mengevaluasi pelaksanaan SPMB, Komisi V DPRD Riau juga memberikan perhatian khusus terhadap implementasi program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membantu siswa yang tidak tertampung di SMA maupun SMK Negeri agar tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya yang tinggi.

Karena itu, Fairus menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BOSDA harus dilakukan secara maksimal agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak dan tidak menyimpang dari tujuan awal program.

"Pengawasan ketat diperlukan agar dana bantuan tersebut tidak meleset dari sasaran dan benar-benar meringankan beban siswa yang gagal masuk negeri," tegasnya.

Komisi V DPRD Riau berharap evaluasi yang dilakukan nantinya tidak hanya mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan SPMB 2026, tetapi juga menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait.

Dengan evaluasi tersebut, DPRD berharap proses penerimaan murid baru pada tahun-tahun mendatang dapat berlangsung lebih efektif, transparan, serta mampu memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik di Provinsi Riau. (*)