Dana Transfer Dipangkas, Bupati Inhu Temui Kemendagri Cari Solusi Tingkatkan PAD
Jakarta, Terbilang.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) bergerak cepat menyikapi dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, memimpin langsung konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (8/7/2026).
Rombongan Pemkab Inhu diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda Roadshow Pemkab Inhu Jilid II yang bertujuan mencari solusi untuk memperkuat kondisi fiskal daerah di tengah tekanan anggaran.
Bupati Ade Agus Hartanto mengatakan, kunjungan tersebut merupakan respons cepat pemerintah daerah setelah pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan Kabupaten Indragiri Hulu.
"Langkah ini diambil sebagai respons cepat pasca-terjadinya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Inhu," kata Ade Agus Hartanto, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, Pemkab Inhu berharap Kemendagri dapat memberikan arahan, masukan, serta dukungan regulasi yang dapat menjadi stimulus dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemandirian fiskal daerah dapat terus diperkuat.
Ade mengungkapkan, berkurangnya dana transfer telah berdampak pada sejumlah program pembangunan yang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Selain itu, kondisi fiskal tersebut juga memengaruhi pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), di antaranya keterlambatan pembayaran gaji ke-13 serta penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Karena itu, konsultasi dengan pemerintah pusat dinilai penting agar Pemkab Inhu memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Pemkab Inhu dalam mencari solusi atas persoalan fiskal yang dihadapi.
"Kami siap memberikan asistensi agar tata kelola keuangan Pemkab Inhu tetap berjalan stabil, akuntabel, dan hak-hak ASN maupun program prioritas masyarakat dapat segera terealisasi," ujar Agus Fatoni.
Ia menegaskan, stabilitas fiskal dan tata kelola keuangan yang akuntabel menjadi kunci agar program-program prioritas pemerintah daerah tetap dapat berjalan meski di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemkab Inhu menyatakan Roadshow Jilid II merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat guna mencari solusi terhadap berbagai persoalan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Kunjungan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui asistensi Kemendagri, Pemkab Inhu menargetkan percepatan optimalisasi PAD serta penataan kembali skala prioritas belanja daerah agar pelayanan publik, pembangunan, dan pemenuhan hak-hak ASN tetap dapat berjalan secara optimal di tengah keterbatasan fiskal. (*)
