Produksi Kelapa Di Inhil Melimpah, Disbun Riau Dorong Pembangunan Pabrik BUMN Segera Terealisasi
Pekanbaru, Terbilang.id - Melimpahnya produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum diimbangi dengan kapasitas industri pengolahan yang memadai. Akibatnya, banyak hasil panen petani tidak terserap secara optimal, sehingga berdampak pada anjloknya harga kelapa di tingkat petani.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau berharap Pemerintah Pusat segera merealisasikan pembangunan pabrik pengolahan kelapa milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah sentra produksi kelapa tersebut.
Saat ini, industri pengolahan kelapa yang masih beroperasi di Provinsi Riau hanya satu. Sementara produksi kelapa dari petani, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, terus melimpah setiap musim panen.
Ketidakseimbangan antara produksi dan daya serap industri membuat sebagian hasil panen tidak tertampung. Kondisi itu menyebabkan harga kelapa terus mengalami penurunan, bahkan sebagian hasil panen terpaksa dijual dengan harga murah agar tidak membusuk.
Sekretaris Disbun Provinsi Riau, Devi Rizaldi, mengatakan pembangunan pabrik pengolahan kelapa menjadi salah satu solusi untuk memperkuat rantai pemasaran sekaligus meningkatkan penyerapan hasil panen petani.
Menurutnya, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah penghasil kelapa yang selama ini menggantungkan perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan kelapa. Karena itu, keberadaan industri pengolahan dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian pasar bagi petani.
"Mudah-mudahan pembangunan pabrik ini bisa sesegera mungkin, sehingga petani dengan mudah mendapatkan akses untuk menyalurkan produksi kelapa yang selama ini unggulan di Indragiri Hilir," ujar Devi Rizaldi, Minggu (28/6/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan pabrik tersebut direncanakan akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah Provinsi Riau saat ini masih menunggu realisasi komitmen Pemerintah Pusat untuk merealisasikan proyek tersebut.
"Jadi tentu kita di daerah menunggu janji-janji Pemerintah Pusat agar segera didapatkan dan direalisasikan," katanya.
Disbun Riau berharap pembangunan pabrik pengolahan kelapa dapat dimulai pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Riau, lanjut Devi, akan terus mengawal program tersebut agar dapat segera diwujudkan.
"Kita berharap tahun ini pembangunan pabrik kelapa tersebut sudah bisa direalisasikan. Pemerintah Provinsi Riau tentu akan bersama-sama mengejar program ini agar dapat segera terwujud," ujarnya.
Menurut Disbun Riau, kehadiran pabrik pengolahan kelapa milik BUMN tidak hanya akan meningkatkan daya serap hasil panen petani, tetapi juga mendorong hilirisasi komoditas kelapa di daerah. Dengan bertambahnya kapasitas industri, petani diharapkan memperoleh kepastian pasar, harga yang lebih stabil, serta nilai tambah dari komoditas yang selama ini menjadi andalan perekonomian masyarakat Indragiri Hilir. (*)
