Pertanyakan Keadilan Sistem Pembayaran, Polemik Dokter Spesialis Dan Pemda Siak Memanas
Siak, Terbilang.id - Polemik antara dokter spesialis dan pemerintah daerah di Kabupaten Siak kian memanas. Sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar di DPRD Siak, belum terlihat tanda-tanda meredanya ketegangan.
Sejumlah dokter spesialis menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan manajemen rumah sakit yang dinilai belum menyentuh substansi persoalan.
Perwakilan dokter spesialis, Dinna Devi, menegaskan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan sebenarnya sederhana, yakni keadilan dalam sistem pembayaran antara dokter spesialis berstatus ASN dan non-ASN.
“Yang kami perjuangkan itu sebenarnya sangat jelas, hanya soal keadilan dalam pembayaran,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Namun, menurutnya, persoalan tersebut justru berkembang menjadi polemik yang meluas tanpa penyelesaian yang menyentuh inti masalah. Ia juga menilai pihak manajemen belum optimal dalam menjembatani aspirasi para dokter.
Dinna turut meluruskan anggapan bahwa seluruh dokter spesialis menempuh pendidikan melalui pembiayaan pemerintah daerah. Ia menegaskan, sebagian besar dokter justru menempuh pendidikan secara mandiri.
“Komitmen kami bekerja di Siak adalah bentuk profesionalitas dan pengabdian, bukan semata karena ikatan pembiayaan,” tegasnya.
Suasana emosional turut mewarnai jalannya RDP. Salah satu dokter, Adhisty Azlin, bahkan disebut tidak mampu menahan tangis akibat kekecewaan terhadap pernyataan Plt Kepala Dinas Kesehatan Siak.
RDP lintas komisi yang berlangsung pada Senin (30/3/2026) dipimpin Marudut Pakpahan dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar.
Ketegangan memuncak saat para dokter menyampaikan keinginan untuk dipermudah mutasi ke daerah lain jika merasa tidak lagi dibutuhkan. Pernyataan tersebut memicu respons keras dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Siak, Handry.
“Saya tersinggung dengan pernyataan itu,” ujarnya dalam forum rapat.
Sementara itu, Direktur RSUD Tengku Rafian Siak, Khamariah, menilai persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan secara internal tanpa harus melebar ke ruang publik. Ia juga menyinggung adanya potensi kecemburuan sosial di lingkungan tenaga kesehatan.
Hingga kini, polemik antara dokter spesialis dan pemerintah daerah masih terus berlangsung. Diharapkan, kedua belah pihak dapat segera menemukan solusi yang adil dan proporsional, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terdampak oleh konflik berkepanjangan. (*)
