Pemprov Siapkan 1,2 T Untuk Penanganan stunting Di Provinsi Riau
Pekanbaru, Terbilang.id - Dalam tenggat waktu 10 tahun terakhir, terhitung sejak 2013 hingga 2024, angka stunting di Provinsi Riau terus mengalami penurunan sebesar 23,8 persen. Dengan rata - rata penurunan 2 sampai 3 persen per tahunnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, prevelensi stunting di Provinsi Riau sudah mencapai target diharapkan WHO (World Health Organization) yaitu sebesar 20 persen. Sedangkan untuk target RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPD tahun 2024 adalah 14 persen.
“Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Riau peringkat 3 prevelensi stunting terendah di tahun 2023 sekitar 13,6 persen setelah Bali 7,2 persen dan Jambi 13,5 persen," katanya
Meski sudah mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir, Pj Gubri mengungkapkan bahwa ternyata masih terdapat lima kabupaten/kota di Riau yang masih mengalami peningkatan stunting sedangkan dua kabupaten/kota lainnya yang mengalami penuruan stunting.
"Terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami peningkatan dari tahun 2022, yaitu Kabupaten Bengkalis naik sekitar 9,5 persen, Kabupaten Kuantan Singingi naik sekitar 5,2 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Dumai naik sekitar 2,1 persen, Kabupaten Rokan Hilir naik sekitar 1,9 persen. Sedangkan Dua kabupaten/kota lainnya masih diposisi angka tujuh yakni Kabupaten Kampar 7,6 persen dan Kota Pekanbaru 7,8 persen," ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, Saat ini langkah terbaik dalam memberantas stunting diprovinsi Riau tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga bantuan peran swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).
Pj Gubri berharap penurunan stunting pada tahun 2025 sebanyak satu digit di bawah 10 persen. Karena itu Pemerintah Provinsi Riau akan mengalokasikan dana penanganan stunting ke desa - desa.
"Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Riau akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun, termasuk bantuan keuangan khusus PKK untuk desa yang bersifat wajib sebesar Rp 35 juta per-desa dengan rincian, untuk menurunkan stunting kemiskinan dengan Rp20 juta, PKK sebesar Rp5 juta, dan juga untuk Posyandu Rp 10 juta per-desa. Nantinya dengan anggaran tersebut Diharapkan, kepala desa dapat mengalokasikan anggaran PKK sesuai dengan peruntukannya," katanya
SF Hariyanto mengapresiasi seluruh sektor pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning.
"Apresiasi kepada seluruh lintas sektor baik itu pemerintah ataupun non-pemerintah yang telah berpartisipasi aktif dalam Program Bapak/Bunda Asuh Stunting (BAAS) sudah intervensi 3.800 anak stunting di 12 kabupaten/kota dengan anggarannya lebih kurang Rp 2,9 miliar dari 137 mitra pembangunan," sebutnya.
"Dengan semua program yang telah dirancang untuk memberantas stunting, saya berharap ke depannya penanganan stunting dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita laksanakan tahun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendapat ridho dari Allah SWT," pungkasnya(*)
