Pemprov Riau Buka Seleksi Direksi PT SPR, DPRD Riau Ingatkan Pimpinan BUMD Harus Utamakan Kompetensi

Pemprov Riau Buka Seleksi Direksi PT SPR, DPRD Riau Ingatkan Pimpinan BUMD Harus Utamakan Kompetensi
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri

Pekanbaru, Terbilang.id - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Riau yang membuka seleksi komisaris dan direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis di Riau. Proses seleksi ini berlangsung sejak 16 hingga 22 Juli 2025.

Menurut Edi, seleksi ini merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kinerja BUMD yang selama ini dinilai belum optimal. Ia menegaskan pentingnya menempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten dan profesional di posisi strategis demi meningkatkan kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah.

"Dalam rangka evaluasi BUMD Riau, seleksi ini sangat penting. Kita contohkan saja Hotel Aryaduta, yang selama 20 tahun hanya menyumbang Rp200 juta per tahun. Setelah kita dalami dan komunikasikan, dalam tiga tahun terakhir bisa meningkat jadi Rp2 miliar per tahun," ungkap Edi, Sabtu (19/7/2025).

Ia menilai, peningkatan kinerja tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan yang kompeten berpengaruh langsung terhadap hasil dan efektivitas pengelolaan usaha daerah.

Lebih lanjut, Edi mengingatkan agar seleksi direksi kali ini tidak dijadikan ajang formalitas belaka. Ia berharap Gubernur Riau sebagai pemegang otoritas pengangkatan benar-benar memperhatikan kompetensi manajerial para calon, bukan sekadar kedekatan secara personal atau politik.

"Silakan saja orang-orang Gubernur mengisi jabatan ini, asal kompeten. Kalau tidak kompeten, maka justru akan merugikan kepentingan masyarakat Riau," tegasnya.

Ia juga menyinggung peringatan Menteri Dalam Negeri bahwa ada lebih dari 300 BUMD se-Indonesia yang merugi dengan total kerugian Rp5,5 triliun. Riau, kata Edi, jangan sampai menjadi bagian dari statistik tersebut.

"Dengan maksimalnya BUMD, kita bisa menutupi pemotongan dana transfer pusat. Kalau tidak, APBD yang efektif Rp11 triliun akan sangat tertekan karena realisasinya hanya Rp9 triliun. Kita tidak bisa bergerak," jelasnya.

Edi pun mendorong agar tahapan seleksi dilakukan dengan fit and proper test yang ketat dan transparan, demi memastikan hanya yang terbaik yang memimpin BUMD milik rakyat.

"Tunjukkan kompetensinya. Taruhannya adalah APBD Riau, dan itu menyangkut pembangunan serta kesejahteraan masyarakat kita," tutupnya. (*)