Korupsi Dana TPP Guru PPPK Rp1,47 Miliar, Dua Pejabat Disdikbud Rohil Dituntut 3 Tahun Dan 1,5 Tahun Penjara
Pekanbaru, Terbilang.id - Dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dituntut pidana penjara dalam perkara korupsi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2025.
Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,47 miliar tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Yundri dengan hukuman 3 tahun penjara. Sementara Muhammad Akil dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.
Tuntutan terhadap kedua terdakwa dibacakan JPU Cristy Meilin SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
Yundri diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Disdikbud Rohil. Sedangkan Muhammad Akil merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pembayaran TPP guru PPPK tersebut.
Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain pidana penjara, Yundri juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Yundri turut dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara lebih dari Rp600 juta. Jika tidak dipenuhi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
Sementara itu, Muhammad Akil dituntut membayar denda Rp50 juta subsider 90 hari kurungan. Ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp194 juta. Apabila tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim yang diketuai Arief Boediono SH MH kemudian menunda persidangan hingga Senin (16/11/2026) mendatang.
Kasus ini bermula ketika Disdikbud Rohil mengelola anggaran APBD tahun 2025 untuk pembayaran TPP bagi 2.138 guru PPPK jenjang SD dan SMP.
Berdasarkan ketentuan, masing-masing guru seharusnya menerima tambahan penghasilan sebesar Rp500 ribu setiap bulan. Namun, TPP untuk November dan Desember 2025 tidak pernah diterima para guru, meskipun anggaran pembayarannya telah dicairkan.
Dalam perkara tersebut, dana yang telah dicairkan diduga digunakan kedua terdakwa untuk menutupi kegiatan lain dan kepentingan pribadi.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Rohil, kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersebut mencapai Rp1.477.204.125.
Dari jumlah tersebut, Muhammad Akil disebut menikmati uang lebih dari Rp957 juta, sedangkan Yundri menikmati lebih dari Rp600 juta.
Dalam perkembangannya, Muhammad Akil telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp763 juta kepada Kejari Rohil. Sementara Yundri belum mengembalikan uang tersebut kepada penyidik.
Persidangan perkara korupsi dana TPP guru PPPK Rohil ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi dari kedua terdakwa. (*)
