Komisi V DPR RI Dan Kementerian PUPR Tinjau Progres Infrastruktur Strategis Di Provinsi Riau
Dumai, Terbilang.id - Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Riau, guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol, sistem pengendalian banjir, dan revitalisasi sarana olahraga strategis di wilayah tersebut. pada Kamis (19/6/2025)
Dalam kunker ini, rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, didampingi oleh pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian PUPR. Turut serta dalam agenda ini, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, yang menjelaskan capaian dan rencana pengembangan jaringan jalan tol di Sumatera.
“Saat ini, dari total panjang jalan tol di Sumatera sepanjang 2.998 km, sebanyak 1.099 km telah beroperasi dan 283 km tengah dibangun. Di Riau, terdapat empat ruas utama, dua telah beroperasi, satu dalam tahap konstruksi, dan satu lainnya masih dalam tahap perencanaan,” jelas Wilan.
Komisi V DPR RI secara khusus menyoroti progres pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Rengat, khususnya Seksi Lingkar Pekanbaru dari Junction Pekanbaru ke Bypass Pekanbaru yang telah mencapai progres konstruksi sebesar 53,76 persen. Roberth Rouw menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis ini.
Selain meninjau proyek jalan tol, rombongan juga menyambangi Stadion Utama Riau yang kondisinya memerlukan revitalisasi. Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengusulkan agar stadion tersebut dibangun kembali sebagai bagian dari pengembangan kawasan industri dan bisnis.
“Usulan perbaikan Stadion Utama Riau kami terima dan akan dikaji lebih lanjut. Kami menunggu arahan Menteri apakah menggunakan skema APBN atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujar Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono.
Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke Kota Dumai, tepatnya meninjau Jalan Lingkar Parit Kitang (Simpang Batang – Lubuk Gaung). Gubernur Riau menjelaskan bahwa jalan ini akan menjadi jalur alternatif agar kendaraan industri tidak masuk ke tengah kota, guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI menyambut baik rencana ini dan menegaskan pentingnya Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri memiliki infrastruktur jalan yang tangguh dan terintegrasi.
Terkait persoalan banjir dan rob di Dumai, Walikota H. Paisal mengajukan dukungan pendanaan dari Kementerian PUPR melalui pembangunan sistem polder senilai Rp1,1 triliun, yang terbagi ke dalam 10 segmen prioritas. Direktur Air Tanah dan Air Baku Ditjen SDA, Ismail Widadi, menyatakan bahwa usulan tersebut tengah dalam tahap kajian kelayakan.
“Kami akan menindaklanjuti usulan ini sesuai prosedur dan menilai kelayakan eksekusinya,” tegas Ismail.
Dalam kunker ini, turut hadir sejumlah pejabat dari unit kerja teknis Kementerian PUPR, termasuk Kepala Balai, Direktur, serta perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), menegaskan sinergi antara legislatif, pemerintah pusat, dan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional. (*)
