Kembali Mangkir Dari RDP , Fraksi PKB Provinsi Riau Sebut Dirut PHR Telah Lecehkan Pemerintah Provinsi Riau
Pekanbaru, Terbilang.id - Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jaffee Arizon Suardin, kembali mangkir dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPRD Provinsi Riau, Kamis (2/2/2022).
Kali ini, Jaffee mengirimkan surat kuasa kepada Komisi V DPRD Riau dengan memberikan kuasa kepada EVP Upstream Business PHR WK Rokan, Edwin Suzandi.
"Bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPRD Riau yang dijadwalkan pada Kamis, 2 Februari 2023 di Kantor DPRD Provinsi Riau, Dalam Hal ini Edwin Suzandi Sebagai Perwakilan Perusahaan untuk dapat menyerahkan dokumen - dokumen perusahaan dengan memperlihatkan ketentuan yang berlaku dan memberikan keterangan secara verbal maupun tertulis serta menandatangani berita acara/notulen rapat dan atau dokumen lainnya sebagaimana diperlukan." Isi Surat Kuasa Perusahaan PT PHR
Menanggapi Isi Surat Kuasa tersebut serta sudah 2 kali Direktur Utama Perusahaan BUMN ini tidak hadir, Komisi V DPRD Provinsi Riau Sepakat untuk menghentikan rapat tanpa adanya undangan rapat lanjutan.
"Kita tidak ingin mengundang dan menjadwal ulang. Namun secara kelembagaan terhadap PHR tentu kita akan mengambil Sikap lain, apakah ini akan dibentuk Pansus? tentu Kita rapatkan dulu dengan seluruh komisi dan pimpinan. Setelah terbentuk Pansus kami akan turun bersama Dinas Tenaga Kerja dan tidak melibatkan PHR. Karena diundangpun tak pernah hadir." Ujar Syafruddin Poti Sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau
Sementara itu Sebagai Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Fraksi PKB, Sugianto, menyatakan bahwa Sebagai Dirut PHR tidak menghargai undangan yang disampaikan oleh DPRD Riau untuk melaksanakan RDP terkait masalah kecelakaan kerja.
"Kami ingin mendengar dan mempertanyakan pertanggungjawaban dari Dirut PHR atas kecelakaan kerja yang terjadi, mengapa tidak hadir? Jadi menurut saya ini sebuah pelecehan terhadap pemerintah Provinsi Riau, Karena yang akan kita bahas ini bukan sekedar kecelakaan kerja. Banyak permasalahan di PHR ini, mulai dari perpindahan dari Chevron ke PHR, masyarakat sudah sengsara, belum lagi pekerja-pekerjanya yang meninggal," tegas Sugianto.
Penulis : Muhammad Heru
