Dongkrak Pembangunan Infrastruktur, Gubri Wajibkan Kendaraan Perusahaan Gunakan Plat BM
Pekanbaru, Terbilang.id - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, secara resmi mewajibkan seluruh perusahaan di Riau menggunakan kendaraan berplat BM dengan status pajak aktif. Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan milik perusahaan maupun yang disewa melalui pihak ketiga atau vendor.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2507/900.1.13.1/Bapenda/2025 yang ditujukan kepada seluruh pelaku usaha di Riau. SE ini menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
“Kendaraan operasional perusahaan, baik yang dimiliki langsung maupun disewa, harus berplat BM dan memiliki status pajak yang aktif,” tegas Abdul Wahid, Senin (29/9/2025).
Landasan hukum kebijakan ini merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah. Pasal 9 ayat (3) Pergub tersebut menyebutkan bahwa seluruh pelaku usaha wajib menggunakan kendaraan yang terdaftar di Provinsi Riau dengan pajak yang aktif.
Menurut Gubri, kepatuhan perusahaan terhadap aturan ini akan berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Peningkatan PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor akan kita gunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Manfaatnya juga akan kembali ke pelaku usaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, jalan dan jembatan yang terawat akan memberikan kemudahan, kenyamanan, serta efektivitas waktu bagi mobilitas dan aktivitas usaha perusahaan. Karena itu, penggunaan kendaraan berplat BM dan berstatus pajak aktif merupakan investasi bagi kelancaran bisnis itu sendiri.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau mencatat masih banyak kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di Riau namun terdaftar di luar provinsi. Kondisi ini membuat potensi pajak daerah tidak optimal, sementara infrastruktur Riau justru menanggung beban.
Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, Pemprov Riau membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha melalui Bapenda.
“Pemerintah siap bersinergi agar kebijakan ini berjalan baik,” tutup Abdul Wahid.
