Distribusi Sawit Menumpuk Di Rupat, Komisi IV DPRD Riau Desak Penambahan Kapal Penyeberangan
Pekanbaru, Terbilang.id - Distribusi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Rupat, Kabupaten Bengkalis, mengalami gangguan serius. Antrean truk pengangkut sawit mengular akibat terbatasnya kapasitas penyeberangan menuju Dumai, membuat pasokan menumpuk dan harga di tingkat petani anjlok.
Kondisi ini mendapat perhatian Komisi IV DPRD Riau yang langsung memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau dalam rapat dengar pendapat pada Kamis (2/4/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Khairul Umam, menjelaskan bahwa persoalan bermula dari tidak tersalurkannya sawit keluar Rupat. Hal ini membuat tempat penampungan atau ram sawit penuh, sehingga petani tidak lagi bisa menjual hasil panennya.
“Ram-ram sudah penuh karena buah tidak bisa keluar. Pembelian dari petani terhenti sampai stok yang tertahan habis terjual,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu penyebab utama tersendatnya distribusi adalah tidak adanya prioritas bagi truk pengangkut sawit dalam penyeberangan, khususnya selama arus mudik Lebaran Idul Fitri. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang memprioritaskan angkutan bahan pokok.
Akibatnya, truk-truk sawit harus menunggu berhari-hari di pelabuhan, bahkan terpaksa menahan muatan karena tidak mendapat giliran menyeberang.
Dampak paling terasa dirasakan oleh petani. Harga TBS sawit dilaporkan merosot tajam hingga menyentuh Rp1.700 per kilogram, turun hampir setengah dari harga normal yang saat ini berada di atas Rp3.000 per kilogram.
“Ini jelas merugikan petani. Kalau distribusi tersendat, harga langsung jatuh,” tegas Khairul Umam.
Menanggapi kondisi tersebut, Dishub Riau menyampaikan rencana penambahan armada kapal penyeberangan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurai antrean.
Saat ini, hanya dua kapal yang beroperasi melayani penyeberangan Rupat–Dumai, karena satu unit lainnya masih menjalani perawatan (docking). Kapal tersebut dijadwalkan kembali beroperasi pada 10 April 2026.
“Seharusnya ada tiga kapal yang melayani. Dengan tambahan satu kapal, antrean diharapkan bisa segera terurai,” jelasnya.
Khairul Umam menambahkan, meski antrean mulai menunjukkan tanda-tanda penguraian, langkah percepatan tetap diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Riau juga mendesak agar angkutan sawit dimasukkan sebagai prioritas penyeberangan. Mengingat, komoditas tersebut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Rupat.
“Kalau sawit tidak bisa keluar, ekonomi masyarakat ikut lumpuh. Ini harus jadi perhatian serius,” pungkasnya.
Persoalan ini menjadi catatan penting bahwa kebijakan transportasi, khususnya saat momentum besar seperti arus mudik, perlu mempertimbangkan dampak ekonomi daerah agar tidak merugikan masyarakat di sektor produktif. (*)
