Dikejar Tenggat 30 September, DPRD Pekanbaru Dorong APBD-P 2026 Segera Diparipurnakan
Pekanbaru, Terbilang.id - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru tahun 2026 hingga kini masih berjalan. DPRD Kota Pekanbaru mendorong pembahasan segera difokuskan agar dapat diparipurnakan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Batas akhir pengesahan APBD-P 2026 tersebut ditargetkan paling lambat pada 30 September 2026.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, mengatakan saat ini pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 juga tengah berjalan di Badan Anggaran (Banggar).
Meski demikian, ia berharap pembahasan APBD-P 2026 dapat segera menjadi fokus sehingga proses pengesahannya tidak melewati batas waktu.
"Sekarang ini sedang pembahasan KUA-PPAS, prosesnya sedang berjalan. Sekarang kita ingin fokus agar bisa segera melakukan pembahasan terkait anggaran perubahan 2026," kata Isa, Selasa (1/9/2026).
Menurut Isa, pembahasan APBD-P 2026 seharusnya dapat dituntaskan sebelum akhir September. Dengan demikian, program dan kegiatan yang menjadi prioritas masyarakat masih memiliki waktu untuk dijalankan pada sisa tahun anggaran.
"Kalau APBD Perubahan ini seharusnya sampai akhir September itu sudah bisa diparipurnakan," jelasnya.
Isa menilai percepatan pembahasan penting agar pemerintah daerah memiliki ruang waktu yang cukup dalam merealisasikan program yang telah masuk dalam APBD Perubahan.
Terlebih, sejumlah kebutuhan masyarakat masih memerlukan dukungan anggaran dan harus segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berjalan.
Di sisi lain, DPRD Pekanbaru juga tengah membahas rancangan APBD Murni 2027 melalui pembahasan KUA-PPAS.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota DPRD telah menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan pembangunan di Kota Pekanbaru.
Isa mengatakan, sektor infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian.
Sejumlah anggota DPRD menyoroti kondisi fasilitas publik, termasuk masih adanya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
"Masukan dari kawan-kawan banyak, mulai dari infrastruktur, banyaknya sekolah-sekolah kita yang rusak, kemudian jalan, dan ada juga masalah banjir," jelasnya.
Menurut Isa, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan prioritas anggaran tahun 2027.
Perbaikan sekolah dinilai penting untuk memastikan fasilitas pendidikan dapat digunakan secara layak oleh siswa dan tenaga pendidik.
Sementara pembangunan dan perbaikan jalan juga menjadi kebutuhan yang terus disuarakan masyarakat, mengingat infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari dan mobilitas warga.
Persoalan banjir juga menjadi salah satu perhatian DPRD. Penanganan banjir membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur yang terencana, termasuk perbaikan dan peningkatan sistem drainase di sejumlah kawasan.
Di tengah berlangsungnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, DPRD Pekanbaru ingin pembahasan APBD-P 2026 segera dikebut.
Isa berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga APBD-P 2026 bisa diparipurnakan sebelum tenggat 30 September.
Percepatan tersebut dinilai penting agar program prioritas yang membutuhkan penyesuaian anggaran dapat segera direalisasikan.
Dengan batas waktu pengesahan yang semakin dekat, DPRD Pekanbaru mendorong pemerintah daerah dan legislatif mempercepat proses pembahasan tanpa mengabaikan substansi serta kebutuhan masyarakat.
Sementara untuk penyusunan APBD 2027, DPRD akan terus menghimpun berbagai masukan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Kota Pekanbaru.
Infrastruktur, kondisi sekolah, jalan hingga persoalan banjir menjadi sejumlah isu yang diharapkan dapat memperoleh perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.
DPRD Pekanbaru berharap proses pembahasan kedua agenda anggaran tersebut dapat berjalan beriringan, sehingga APBD-P 2026 dapat segera disahkan dan APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat Kota Pekanbaru. (*)
