Dana Sosper Tak Cair 4 Bulan, Fraksi PKS Minta Sekwan DPRD Riau Lebih Responsif
Pekanbaru, Terbilang.id - Keterlambatan pencairan dana Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan perjalanan dinas anggota DPRD Riau yang telah berlangsung sekitar empat bulan mendapat sorotan dari Fraksi PKS DPRD Riau.
Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Abdullah, meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Renaldi, untuk lebih responsif dalam membangun komunikasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi yang terjadi di lingkungan sekretariat dewan.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah usai mengikuti agenda coffee morning antara pimpinan DPRD Riau dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sf Hariyanto, yang turut dihadiri Sekwan DPRD Riau, Senin (22/6/2026).
Menurut Abdullah, salah satu persoalan yang turut memengaruhi lambatnya pencairan dana adalah komunikasi yang belum berjalan optimal, baik di internal sekretariat maupun dengan pihak Pemerintah Provinsi Riau.
"Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena dana Sosper dan perjalanan dinas anggota dewan sudah cukup lama belum dicairkan. Komunikasi dan koordinasi perlu ditingkatkan agar persoalan administrasi bisa segera diselesaikan," ujarnya.
Selain faktor komunikasi, Abdullah menyebut keterlambatan tersebut juga dipengaruhi proses transisi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Riau. Dalam beberapa waktu terakhir terjadi mutasi besar-besaran sehingga banyak pegawai lama digantikan oleh personel baru yang masih beradaptasi dengan sistem kerja dan administrasi yang ada.
Ia mengungkapkan kondisi tersebut berdampak pada lambatnya penyelesaian sejumlah pekerjaan administrasi, termasuk pengelolaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencairan anggaran.
Menurut Abdullah, beberapa data yang sebelumnya dikelola pegawai lama juga tidak lagi tersedia sehingga proses administrasi harus dilakukan kembali dari awal.
"Mutasi besar-besaran membuat banyak pegawai baru harus menyesuaikan diri. Di sisi lain ada sejumlah data yang tidak lagi ditemukan sehingga pekerjaan menjadi lebih lambat," katanya.
Terkait pencairan anggaran, Abdullah menjelaskan bahwa proses tersebut sempat terkendala karena Surat Keputusan (SK) bendahara dan Kuasa Pengguna Pelaksana Anggaran (KPPA) belum ditandatangani oleh gubernur.
Setelah dokumen tersebut ditandatangani, tahapan berikutnya adalah penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjadi kewenangan Sekwan DPRD Riau.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi tersebut sempat mengalami beberapa kali revisi karena ditemukan sejumlah kesalahan yang harus diperbaiki.
"Kemarin sampai tiga kali perubahan. Ketika ada kesalahan administrasi tentu harus diperbaiki kembali sehingga prosesnya menjadi lebih panjang," jelas Abdullah.
Meski demikian, ia menyebut persoalan tersebut kini telah mendapat perhatian langsung dari Plt Gubernur Riau. Dalam pertemuan yang digelar bersama pimpinan DPRD Riau, gubernur disebut telah menginstruksikan agar proses pencairan anggaran yang tertunda segera dituntaskan.
Menurut Abdullah, surat yang dibutuhkan telah ditandatangani pada Minggu malam sehingga Sekwan DPRD Riau diharapkan segera menerbitkan dokumen lanjutan yang diperlukan untuk mempercepat proses pencairan.
"Gubernur sudah menginstruksikan agar pencairan ini bisa diselesaikan dalam satu sampai dua minggu. Karena itu kami berharap seluruh proses administrasi dapat segera dirampungkan," ujarnya.
Abdullah menegaskan kritik yang disampaikannya merupakan bentuk perhatian terhadap kinerja sekretariat agar pelayanan kepada anggota DPRD dapat berjalan lebih baik.
Ia berharap ke depan komunikasi dan koordinasi antara Sekretariat DPRD Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau semakin efektif sehingga keterlambatan serupa tidak kembali terjadi.
"Kami ingin pelayanan administrasi berjalan lancar dan hak-hak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota dewan dapat diproses tepat waktu. Yang dibutuhkan saat ini adalah respons yang cepat dan koordinasi yang lebih baik," pungkasnya. (*)
