Tugas Berat Menanti Laksamana Yudo Margono Sebagai Panglima TNI RI
Jakarta, Terbilang.id - Laksamana Yudo Margono dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin (19/12/2022). Pelantikan Yudo itu termaktub dalam Keputusan Presiden RI Nomor 91 TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI
Yudo Margono menggantikan posisi Jenderal Andika Perkasa yang memasuki usia pensiun.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan yang diucapkan Yudo saat dilantik.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit," tuturnya.
Sebelumnya, Yudo diusulkan sebagai calon Panglima TNI tunggal oleh Presiden Jokowi. Dia juga sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR dan mengantongi persetujuan Parlemen.
Sebagai pimpinan puncak militer baru, Yudo membawa sederet visi misi untuk mewujudkan kemajuan TNI. Sejumlah tugas besar juga menanti jenderal bintang empat itu ke depan
Sejalan dengan itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti Yudo, misalnya terkait penanganan konflik di Papua.
Menurut Anton, konflik di Papua bakal menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan isu tersebut.
"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," kata Anton dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).
Menurut Anton, penting untuk melakukan langkah besar terkait kebijakan penanganan konflik di Papua. Sebab, belum ada perubahan signifikan terkait masalah ini.
Apalagi, kata Anton, situasi di Papua masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.
"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB (daerah otonom baru) di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.
Wacana reorientasi kebijakan penanganan konflik Papua ini sebetulnya sudah pernah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal dia menjabat sebagai Panglima TNI. Perihal ini juga sempat disinggung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Oleh karenanya, diharapkan ke depan wacana tersebut diimplementasi secara nyata.
Selain persoalan dalam negeri, kata Anton, PR besar Yudo adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut China Selatan dan kawasan Asia Timur.
Untuk merespons dinamika geopolitik tersebut, Yudo disarankan memaksimalkan keberadaan komando utama operasi (kotamaops) TNI, yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
"Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Yudo untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan," Tutup Anton.
Penulis : Didi Hasriadi
