Tolak Relokasi Dari Kawasan TNTN, Ribuan Warga Pelalawan Kepung Kantor Gubernur Riau
Pekanbaru, Terbilang.id - Ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Pelalawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Aksi ini merupakan bentuk penolakan atas kebijakan relokasi mandiri dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), menyusul penyitaan lahan seluas 81.793 hektare oleh Satgas Penanganan Kawasan Hutan (PKH). Rabu (18/6/2025)
Sejak dini hari, massa mulai berdatangan dan memadati Jalan Jenderal Sudirman. Arus lalu lintas dialihkan, sementara aparat keamanan berjaga penuh guna menjaga kondusifitas. Meski jumlah massa mencapai ribuan, aksi berlangsung tertib dan damai.
Koordinator aksi, Wendri Simbolon, menyampaikan bahwa masyarakat merasa memiliki hak atas lahan tersebut, karena sudah bermukim dan berkebun di sana sejak lama. Ia menegaskan bahwa relokasi tanpa kejelasan dan ganti rugi yang adil adalah bentuk ketidakadilan negara terhadap warganya.
"Kami menolak relokasi mandiri. Negara harus hadir dan bertanggung jawab. Kalau pun direlokasi, harus jelas ke mana dan apa kompensasinya," ujar Wendri.
Massa kemudian diterima oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dan Bupati Pelalawan Zukri Misran. Dalam pertemuan itu, masyarakat meminta agar difasilitasi bertemu Presiden RI dan DPR RI.
Gubernur Riau merespons dengan menegaskan bahwa relokasi merupakan kebijakan nasional melalui Satgas PKH. Namun, ia berkomitmen menampung dan menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah pusat.
"Kami butuh waktu satu bulan untuk menjalin komunikasi ke pusat. Ini bukan keputusan daerah, tapi kami akan upayakan penyampaian aspirasi ini sebaik mungkin," ucap Wahid.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turut mengingatkan massa untuk menjaga aksi tetap damai dan tidak merusak fasilitas publik. Ia juga menyampaikan bahwa TNTN merupakan ekosistem penting bagi satwa, termasuk gajah sumatera, yang juga harus dilindungi.
"Kalau masyarakat meminta keadilan, saya juga berdiri di sini mewakili gajah-gajah di TNTN, yang juga punya hak hidup," kata Herry.
Aksi ini menjadi potret konflik berkepanjangan antara pelestarian kawasan hutan dan keberadaan masyarakat yang telah lama tinggal di sana. Warga berharap ada kebijakan yang adil dan manusiawi, tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka. (*)
