Temui Kemenko Perekonomian RI, Bupati Siak Perjuangkan KITB Dan Revitalisasi Istana Masuk Proyek Strategis Nasional
Jakarta, Terbilang.id - Bupati Siak Afni Zulkifli terus bergerak mencari dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Afni memperjuangkan agar Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus mendorong revitalisasi Istana Siak masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Upaya tersebut disampaikan Afni saat bertemu Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, Selasa (23/6/2026).
Menurut Afni, terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan permohonan dukungan pemerintah pusat terhadap revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah di Indonesia.
"Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Dulu KITB sempat berstatus PSN pada tahun 2018, namun pada 2019 status tersebut tidak lagi disandang," kata Afni.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk kembali diusulkan sebagai PSN.
Salah satu syarat utama sebuah kawasan dapat ditetapkan sebagai PSN adalah memiliki lahan minimal 50 hektare. Sementara KITB saat ini telah memiliki lahan berstatus clear and clean serta bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare, dengan total kawasan mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Selain itu, kawasan industri tersebut juga memiliki keunggulan strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang dekat dengan Selat Malaka dan didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung ke kawasan.
Menurut Afni, status PSN akan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pengembangan kawasan, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur hingga kemudahan perizinan yang dibutuhkan investor.
"Kalau nanti kembali menjadi PSN, tentu berbagai urusan seperti infrastruktur, perpajakan, AMDAL dan lainnya akan lebih mudah sehingga semakin menarik bagi para investor," ujarnya.
Afni mengungkapkan, meski saat ini belum berstatus PSN, KITB telah mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Sejumlah investor telah menanamkan modalnya di kawasan tersebut.
"Saat ini sudah ada investasi galangan kapal sekitar Rp300 miliar dan dalam waktu dekat akan diresmikan investasi baru senilai Rp1 triliun," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Siak itu.
Selain sektor industri, Afni juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperjuangkan sektor pariwisata daerah, khususnya revitalisasi Istana Siak yang selama ini menjadi ikon sejarah dan budaya Kabupaten Siak.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan destinasi wisata nasional perlu diperluas, tidak hanya terfokus pada kawasan-kawasan tertentu seperti Borobudur dan destinasi prioritas lainnya.
Afni menilai Istana Siak memiliki nilai sejarah, budaya, dan daya tarik wisata yang tidak kalah penting untuk dikembangkan sebagai aset nasional.
"Kami menjelaskan mengapa pariwisata Siak juga harus mendapat atensi. Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, letak geografis yang strategis serta daya tarik wisata yang besar," katanya.
Dalam pertemuan itu, Kemenko Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera menyiapkan proposal dan berbagai dokumen pendukung guna memperkuat usulan yang diajukan.
Afni menyebut pemerintah pusat memberikan sinyal positif terhadap dua agenda yang diperjuangkan tersebut dan siap mengawal prosesnya agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan ke depan.
"Kami diminta segera menyiapkan proposal dan bahan pendukung. Insya Allah akan dikawal agar bisa masuk dalam prioritas ke depan," pungkasnya. (*)
