Dana BOSDA 2025 Tak Kunjung Cair, Berikut Penjelasan Plt Kadisdik Riau Erisman Yahya
Pekanbaru, Terbilang.id - Keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 2025 kembali menjadi perhatian di Provinsi Riau. Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Erisman Yahya, memberikan penjelasan terkait kendala yang terjadi dalam proses pencairan dana tersebut.
Menurut Erisman, keterlambatan ini disebabkan oleh proses administratif yang saat ini masih berlangsung, terutama terkait dengan kelengkapan administrasi penganggaran dana BOSDA.
“Dana BOSDA 2025 memang belum bisa cair tepat waktu karena masih dalam tahap penyelesaian revisi anggaran yang mengharuskan dana tersebut dimasukkan dalam Belanja Tidak Langsung (BTL),” ungkapnya.
Erisman menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan karena dana BOSDA bersifat hibah, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Revisi ini juga memerlukan persetujuan dalam APBD Perubahan yang biasanya dilakukan di pertengahan tahun. Hal ini, menurutnya, adalah prosedur standar yang harus diikuti untuk memastikan semua proses berjalan sesuai ketentuan.
“Meski mengalami keterlambatan, kami pastikan bahwa dana BOSDA 2025 tetap aman dan tidak akan dialihkan untuk keperluan lain. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pencairan dapat segera diproses setelah tahapan administrasi selesai,” ujar Erisman.
Plt Kadisdik Riau juga berharap agar sekolah-sekolah yang menerima dana BOSDA dapat bersabar. Ia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung kemajuan pendidikan di Riau, dengan fokus pada kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa.
“Kami meminta seluruh pihak untuk tetap menjaga koordinasi dengan Disdik Riau. Proses ini memang memerlukan waktu, namun kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dana BOSDA 2025 dapat segera diterima dan digunakan secara optimal,” tambahnya.
Erisman menerangkan untuk BOSDA 2025, Disdik Provinsi Riau sudah perintahkan PPTK terkait untuk segera membuat justifikasi agar segera bisa diproses dan dicairkan.
"Namun besarannya nanti perlu kami laporkan kepada Pak Gubernur terlebih dulu, karena terjadi penurunan anggaran signifikan akibat defisit. InsyaAllah Senin depan kami juga agendakan zoom dengan seluruh kepala sekolah membahas masalah BOSDA ini," kata Erisman, Kamis (10/4/2025).
Erisman Yahya menjelaskan, sebenarnya saat ini sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah BOS Pusat (APBN), namun baru sebagian kecil sekolah yang memanfaatkan karena keterlambatan pihak sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
"Untuk itu pada zoom Senin mendatang kami juga akan melakukan dialog dengan para Kepsek mempertanyakan kenapa dan apa kendala yang ada, sehingga BOS Pusat ini tidak segera dieksekusi atau dilaksanakan," pungkasnya.
