Soroti Kebijakan Relokasi Mandiri Di Kawasan TNTN, DPRD Riau Minta Perhatikan Kerugian Sektor Pendidikan Bagi Masa Depan Anak
Pekanbaru, Terbilang.id - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau dari Dapil Siak–Pelalawan, Monang Eliezer Pasaribu, menyuarakan keprihatinannya atas kebijakan relokasi mandiri terhadap masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Kebijakan tersebut diterapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Konflik dan Hukum (Satgas PKH) pasca penertiban lahan seluas lebih dari 81 ribu hektare.
Monang menilai, pendekatan relokasi tanpa solusi nyata dan pendampingan dari pemerintah berpotensi menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
“Bayangkan, ada warga yang membuka lahan dua sampai lima hektare dengan menjual semua aset mereka di kampung. Sekarang, mereka dipaksa pergi tanpa tahu ke mana harus melangkah. Ini sangat tidak manusiawi,” ujarnya, Jumat (4/7/2025).
Selain menyoroti dampak ekonomi, Monang juga menekankan potensi kerugian di sektor pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan belajar di tiga Sekolah Dasar (SD) di kawasan terdampak sudah dihentikan, menyusul kebijakan penertiban.
“Saya minta kegiatan belajar mengajar jangan dihentikan. Biarkan anak-anak tetap sekolah. Jangan masa depan mereka ikut dikorbankan,” tegas Monang.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau itu mendesak agar Pemerintah Pusat, Pemprov Riau, dan pemerintah kabupaten/kota terkait segera duduk bersama untuk merumuskan solusi yang adil bagi warga yang terdampak. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas dalam proses relokasi, jika itu memang tak terhindarkan.
“Kalau memang nantinya sudah final untuk dipindahkan, proses pindah sekolah bisa diurus belakangan. Tapi sekarang, anak-anak jangan dulu dihentikan sekolahnya,” tambahnya.
Monang berharap penanganan konflik di TNTN tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat kecil, khususnya mereka yang sudah terlanjur hidup dan bersekolah di wilayah itu. (*)
