Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa sebelumnya pembiayaan makan untuk tujuh sekolah keguruan berasrama milik Pemprov Riau menyedot anggaran cukup besar setiap tahunnya.
“Selama ini pembiayaan makan boarding school menghabiskan anggaran sekitar Rp45 miliar. Alhamdulillah, saat ini seluruhnya telah terintegrasi dalam program MBG, sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program prioritas lainnya,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi internal menunjukkan komponen pembiayaan sekolah berasrama menjadi salah satu pos yang cukup signifikan dalam struktur belanja daerah. Dengan terintegrasinya program tersebut ke dalam MBG, ruang fiskal Riau kini menjadi lebih longgar dan fleksibel.
Efisiensi tersebut bukan sekadar soal penghematan angka. Syahrial menegaskan, dana yang sebelumnya terserap untuk konsumsi siswa kini dapat dialihkan guna mendukung program prioritas lain yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian lokal. Skema penyaluran dana yang langsung ke satuan pelayanan dinilai mendorong perputaran ekonomi di daerah serta memperkuat daya dukung fiskal di tengah tantangan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengakui, pada tahap awal implementasi, progres MBG di Riau belum sepenuhnya optimal. Namun melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, capaian program terus menunjukkan tren positif.
“Ini adalah wujud nyata kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis target dapat segera tercapai dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Riau memastikan akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga keberlanjutan program dan memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan optimal di seluruh wilayah Provinsi Riau.
Integrasi MBG ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kebijakan nasional dapat memberi dampak fiskal konkret di daerah—tidak hanya meningkatkan kualitas layanan bagi siswa, tetapi juga membuka ruang fiskal baru untuk mendorong pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan. (*)